Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, menawarkan solusi atas terbelahnya kekuatan partai itu melalui islah atau rekonsiliasi yang diwujudkan dalam bentuk musyawarah nasional atau Munas bersama.

“Golkar harus segera mencari terobosan agar suara partai ini tidak semakin terancam, apalagi pemilihan kepala daerah sudah dimuali awal Maret nanti. Di Jatim saja ada 16 pilkada dan secara nasional akan digelar di 204 daerah,” kata Akbar Tandjung di sela-sela pertemuan DPD Partai Golkar se-Jawa Timur di Malang, Sabtu, (17/1/2015).

Oleh karena itu, tegasnya, harus ada satu solusi yang baik agar permasalahan internal Partai Golkar segera diselesaikan dalam waktu relatif singkat. “Kami berikan pertimbangan pada DPP, yakni melalui islah atau rekonsiliasi yang diwujudkan dengan munas bersama,” tegasnya.

Menurut dia, munas itu harus disepakati kedua belah pihak (DPP versi Ancol dan versi Bali). Selain itu, kepanitiaan munas juga harus disepakati kedua belah pihak, termasuk pimpinannya.

“Munas pun harus diikuti seluruh jajaran partai. Tugas utama munas bersama hanya satu, pemilihan ketua umum dan kalau ini disepakati oleh semua pihak, siapa yang terpilih harus diakui itulah ketua umum yang benar-benar pasti,” tegasnya.

Ia mengemukakan jika sampai akhir Januari 2015 munas bersama tak kunjung disepakati, suara Partai Golkar pada pilkada akan terancam. Sedangkan partai-partai lain sudah memanaskan mesin politiknya.

Akbar mengaku prihatin dengan permasalahan yang terjadi dalam internal Partai Golkar. Dalam pertemuan itu, Akbar Tandjung mengaku menyampaikan sejumlah hal, di antaranya hasil pertemuan dengan sejumlah pihak terkait.

Sementara itu pertemuan DPD Partai Golkar se-Jatim tersebut berlangsung tertutup dan media tak diperkenankan mengikutinya. Namun demikian, Akbar Tandjung saat dikonfirmasi menyatakan, pertemuan itu merupakan konsolidasi anggota DPD Partai Golkar.

“Saya diundang rekan-rekan Partai Golkar di wilayah Jawa Timur yang dihadiri para pimpinan DPD. Mereka ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan internal partai dan soal lain yang berkaitan dengan politik nasional,” ujarnya.(ant)