Setelah hampir tiap minggu 3-4 hari di desa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dirinya tahu betul yang diinginkan oleh masyarakat kecil seperti apa, baik oleh buruh tani, petambak kecil, nelayan-nelayan kecil, yaitu agar mereka bisa mendapatkan ekonomi nasional dengan baik.

“Oleh sebab itu, kita keluarkan yang namanya kebijakan pemerataan ekonomi yang isinya mengenai redistribusi aset dan reforma agraria, kemudian yang kedua mengenai kemitraan,” kata Presiden Jokowi saat Kongres Ekonomi Umat Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (22/4) siang.

Yang pertama mengenai distribusi aset dan reforma agraria. Menurut Presiden, sekarang ini ada 126 juta hektar bidang tanah, tapi yang sudah disertifikatkan baru 46 juta hektar. Artinya, masih 60% lebih bidang-bidang tanah yang ada  belum disertifikatkan.

Kalau di desa, di daerah, alasan kenapa tidak disertifikatkan, menurut Presiden,  karena memang rakyat tidak memiliki biaya untuk menyertifikatkan. Atau karena memang tanah-tanah itu berada pada posisi-posisi yang tidak seharusnya untuk pemukiman maupun untuk lahan-lahan garapan.

Sekarang ini, lanjut Presiden, pemerintah telah mengumpulkan 21,7 hektar lahan, terdiri atas 12,7 juta hektar lahan hutan, ada 9 juta juga lahan yang nantinya akan bisa dibagikan.

Tetapi Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa redistribusi aset reforma agraria ini bukan bagi-bagi lahan.

“Saya tidak mau kita hanya membagi-bagi, kemudian tanah itu dijual lagi oleh rakyat kepada yang gede-gede yang tidak ada artinya,” tegas Presiden.

Mengenai skema pembagiannya, Presiden meminta agar dibicarakan secara rinci. Ia menekankan, bahwa kita harus tahu, produktif atau tidak produktif nantinya tanah itu, tidak bisa dibiarkan terlantar menjadi tidak produktif atau malah perjualbelikan. “Ini yang tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Presiden menegaskan, skema ini harus betul-betul sebuah skema yang produktif untuk rakyat, produktif untuk umat, produktif untuk kita semuanya, sehingga betul-betul ini bisa memperkecil kesenjangan dan ketimpangan.

Presiden Jokowi menginginkan agar di dalam Kongres Ekonomi Umat dibahas secara detail dan mendalam mengenai redistribusi, dengan demikian pemerintah mendapatkan masukan-masukan yang detail, konkret, dan riil, sehingga redistribusi aset ini bisa segera dilakukan dan diputuskan untuk  diberikan kepada umat, kepada rakyat, kepada koperasi, kepada pondok.

Kemitraan

Adapun yang berkaitan dengan kemitraan, Presiden Jokowi mengaku sudah mengutus beberapa menteri untuk berbicara kepada pengusaha-pengusaha besar agar mereka mau untuk bermitra dengan pelaku ekonomi mikro, ekonomi kecil, dan ekonomi menengah, dalam sebuah kemitraan yang saling menguntungkan. Tetapi yang besar untungnya kecil, yang mikro untungnya besar.

“Ini yang akan saya paksa, bukan saya ajak lagi. Karena ini menyangkut nantinya kemitraan yang betul-betul besar dan rakyatlah nantinya yang diuntungkan,” tegas Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi memohon kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Makruf Amin agar ini dibahas dan juga dirumuskan, agar pemerintah mendapatkan sebuah masukan-masukan yang sudah rinci, sehingga pemerintah tinggal memanggil, memutuskan, dan melaksanakan itu.

“Siapa siapa sambung dengan siapa,  produk apa sambung  dengan perusahaan apa. Inilah yang ingin kita kerjakan,” kata Presiden.

Presiden menekankan, bahwa pemerintah menunggu masukan-masukan dari Kongres Ekonomi Umat  untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umat.

Pembukaan Kongres Ekonomi Umat itu selain dihadiri oleh Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin, juga dihadiri para ulama, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (pr/ind)