Isu serbuan tenaga kerja asing berhembus di dalam negeri. Bahkan, tak tanggung-tanggung, kabar menyebut ada 10 juta buruh China menyerbu Indonesia secara ilegal.

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah tidak bisa mencegah masuknya para pekerja asing. Hanif menilai yang terpenting adalah cara pandang dan sikap pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut.

“Kita tidak mempermasalahkan masuknya pekerja asing, selama pekerja asing itu legal dan tak melanggar aturan. Namun saat pekerja asing itu ilegal dan melanggar aturan, tak usah lagi basa-basi, langsung usir pulang,” kata Menteri Hanif dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (20/7).

Hanif menegaskan, jika ditemui adanya tenaga kerja asing ilegal dan pekerja asing yang melanggar aturan ketenagakerjaan, maka langsung dipulangkan ke negara asalnya. Politikus PKB ini juga meminta partisipasi masyarakat bila menemukan pekerja asing ilegal, agar melapor ke dinas-dinas tenaga kerja setempat, Disnaker Provinsi dan Kemenaker agar bisa langsung menindaknya dengan tegas.

“Kalau masyarakat melihat (pekerja ilegal dan pelanggar aturan), segera laporkan dan langsung kita pulangkan. Sebaliknya kalau pemerintah yang menemukan, tanpa disuruh, pasti sudah dideportasi keluar dari Indonesia,” pungkasnya.

Hanif pun melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap pekerja asing yang diduga ilegal. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sempat terpancing emosinya.

Hanif memerintahkan agar semua pekerja dikumpulkan. Tetapi ada salah seorang pekerja tetap ngeyel tak menutup telepon genggamnya. Tak disebutkan dimana lokasi Sidak tersebut.

“Sit down, sit down. You sit down,” teriak Hanif dengan wajah marah. Mendengar ini para pekerja yang berjumlah lebih dari lima orang tampak terkejut.

Mantan anggota DPR itu pun meminta orang yang bertanggung jawab dihadirkan. “Siapa yang bertanggung jawab di sini? Ada izin tidak, saya boleh lihat kartu izinnya,” tanya Hanif.

Seorang pekerja tampak kebingungan. Dia pun meninggalkan lokasi untuk mengambil izin kerjanya di Indonesia.

Sebelumnya, Hanif juga menggelar sidak ke PT Merge Mining Industry di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hanif terkejut saat menemukan para pekerja asal Tionghoa itu tak memiliki izin. Tak ada satu pun dari mereka yang bisa berbahasa Indonesia.

“Do you speak Bahasa?” tegur Hanif di lokasi pertambangan beberapa waktu lalu.

Sebagian menggeleng dan menjawab dalam Bahasa Tionghoa. Hanif pun memanggil penerjemah. PT Merge Mining Industry itu bergerak di bidang pertambangan batubara.

“Saya menteri, apakah anda punya izin?”

Ada yang menjawab mereka punya izin di Jakarta. Namun Hanif membantahnya. “Saya yang keluarkan izin. Saya keluarkan izin cuma dua,” kata dia.

Seperti diketahui, Kemenaker mengatakan sejak tahun 2011-2016, fluktuasi jumlah pekerja asing di Indonesia termasuk flat (rata). Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, rincian jumlah pekerja asing adalah sebanyak 77.307 (pada tahun 2011), 72.427 (2012), 68.957 (2013), 68.762 (2014), 69.025 (2015), dan hingga satu semester di tahun 2016 ini (per-30 Juni) sebanyak 43.816 pekerja. (mdk)