Jakarta – Tim Pengacara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut 1, Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (9/12). Ketua Tim Pengacara pasangan WH-Andika, Ramdan Alamsyah menyatakan, kedatangannya ini untuk menyerahkan surat secara resmi yang berisi permintaan agar KPK mengungkap calon Gubernur Banten yang disebut Ketua KPK, Agus Rahardjo terindikasi korupsi.

“Kami mengirimkan surat kepada Pimpinan KPK terkait rumor yang pernah diucapkan Ketua KPK sendiri bahwa ada salah satu kandidat Cagub Banten yang terindikasi korupsi,” kata Ramdan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/12).

Diketahui, Agus Rahardjo beberapa waktu lalu menyebutkan salah seorang calon Gubernur Banten terduga kasus tindak pidana korupsi. Sementara saat ini Pilkada Banten hanya diikuti dua pasangan calon. Selain WH-Andika, Pilkada Banten 2017 diikuti petahana Gubernur Banten, Rano Karno yang berpasangan dengan Embay Mulya Syarief. Ramdan mengatakan, pernyataan Agus mengenai Cagub Banten terindikasi korupsi ini telah mengganggu stabilitas politik di Banten. Jaringan pendukung pasangan WH-Andika banyak yang mempertanyakan calon gubernur yang dimaksud Agus.

“Untuk masalah itu kami ingin memastikan karena cagub ini cuma ada Rano Karno dan Wahidin Halim. Kami dari tim WH merasa ini sangat mengganggu stabilitas politik yang ada di banten sendiri karena banyak sekali jaringan-jaringan kita di bawah yang mempertanyakan sebenarnya siapa yang menjadi tersangka yang memang sudah dibidik oleh KPK,” ungkapnya.

Ramdan berharap KPK dapat segera mengungkap calon gubernur yang terindikasi korupsi. Jangan sampai masyarakat Banten memilih calon gubernur yang terindikasi korupsi. Untuk itu, Ramdan meminta KPK tidak menunggu hingga Pilkada selesai untuk mengusut dugaan korupsi ini.

“Jangan juga nanti (masyarakat) salah pilih. Baik kami maupun yang sebelah, kami siap (dugaan ini) diungkap. Jangan alasannya menunggu Pilkada selesai. Karena UU korupsi ini kan berbeda. Tidak terkait dengan politik. Oleh karena itu kami minta ketegasan dari KPK untuk dibuka siapa yang sudah atau akan jadi tersangka di Pilkada Banten ini. Jadi jangan sampai menunggu. Karena terlalu lama, Februari. Mudah-mudahan surat ini akan dibalas secepatnya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo menyebut pihaknya sudah memonitor adanya dugaan tindak pidana korupsi di Banten. Namun, Agus mengatakan, KPK bakal mengusut kasus ini setelah gelaran Pilkada Banten. Hal itu diungkapkan Agus di Kantor PWNU Banten, Sabtu (26/11).

Menurut Agus, indikasi korupsi itu tidak bisa disampaikan sekarang karena masih berlangsungnya proses Pilkada Banten. Yang jelas menurut Agus, KPK sudah mengindikasikan ada tindak pidana korupsi.

Dikatakan, indikasi ini masih berkaitan dengan kasus korupsi di Banten pada masa lalu dan bukan terkait dengan dana kampanye. Agus membenarkan bahwa indikasi korupsi tersebut masih terkait dengan salah satu nama yang kasusnya saat ini ditangani KPK. Kendati begitu Agus enggan menjelaskan lebih lanjut terkait apakah indikasi tersebut menyasar salah satu calon. Agus mengaku tak ingin penindakan yang dilakukan KPK dianggap mengganggu berjalannya proses pilkada. (mil/beritassatu.com)