Indopolitika.com   Calon Presiden Hatta Rajasa terang-terangan tak mendukung gagasan agar capres-cawapres membuka setoran pajaknya ke publik. Baginya, masing-masing cukup punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) sesuai ketentuan undang-undang.

Menanggapi hal tersebut, aktivis Pusat Kajian Hukum dan HAM Nusantara (PUSKAMRA) Hilal Ramadhan mengatakan, tekad Hatta dalam memberantas korupsi perlu dipertanyakan. Ia juga meragukan Hatta benar-benar berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih.

“Sangat normatif. Padahal gagasan itu penting agar publik tahu siapa yang benar-benar bersih, terbuka, berkomitmen berantas korupsi,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jum’at (27/6).

Dengan sikapnya itu, ujarnya, publik bisa membuat dugaan yang tidak baik pada Hatta. Bisa saja, Hatta dianggap merahasiakan sesuatu perihal harta kekayaannya.

“JK kan bersedia. Berarti dia yakin hartanya gak bermasalah, Nah, kalau Hatta tak bersedia kan bisa terjadi sebaliknya,” terang Hilal.

Ia menyatakan, sejatinya pasangan capres-cawapres bersedia membuka setoran pajaknya seperti yang terjadi dalam pemilu di Amerika. Di samping untuk meyakinkan publik terkait calon pemimpinnya, kegiatan selama menjabat sebagai presiden dan wakil presiden nantinya bisa dipantau.

“Misalnya, sumber usahanya, kekayaannya dari mana, publik bisa pantau. Misalnya juga punya investasi atau hutang di luar negeri, semua pergerakannya bisa dipantau,” jelasnya.

Ia meyakini, sampai saat ini publik banyak yang menunggu keberanian semua pasangan capres-cawapres untuk bersikap terbuka. Meski masalah pajak sudah diatur dalam undang-undang, ia menilai publik menginginkan hal yang lebih dari itu.

“Kalau gagasannya memang baik, kenapa tidak,” tandasnya. (ind)