Indopolitika.com – Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan publik harus kritis terhadap para kandidat yang akan bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014. Menurutnya, pemilih tak boleh terbuai dengan janji  tapi harus juga melihat rekam jejak calon presiden dan wakil presiden.

“Publik wajib kritis agar tak terbuai oleh tampilan luarnya saja. Jejak rekam wajib dinilai dengan kritis,” Karyono di Jakarta, Kamis (19/6).

Karyono lantas membandingkan antara dua calon wakil presiden, Hatta Rajasa dengan Jusuf Kalla karena kedua tokoh ini yang sudah malang melintang di jajaran pemerintahan. Kata dia, sepak terjang dari Hatta dan JK ini menjadi catatan publik yang perlu disorot.

Hatta pernah menjabat menteri negara riset dan teknologi, menteri perhubungan dan menteri koordinator bidang perekonomian. Sementara JK, selain bekas wakil presiden, ia juga pernah menjabat menteri perdagangan dan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat.

Namun menurut Karyono, Hatta lebih banyak disorot karena dalam kasus suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian yang menyeret para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS),  nama Hatta Rajasa disebut di persidangan.

Demikian pula pada saat Hatta pernah jadi saksi dalam kasus hibah KRL bekas dari Jepang. Kasus yang menyeret mantan Dirjen Perkeretaapian, Soemino Eko Saputro itu terjadi saat Hatta menjadi menteri perhubungan.

“Yang paling banyak diperbincangkan publik misalnya di media sosial twitter, adalah masalah kasus tabrakan anaknya Rasyid Rajasa yang merenggut  beberapa nyawa manusia,” katanya.

Karyono mengatakan kasus-kasus tersebut akan menjadi beban bagi Hatta. Publik akan terus mempertanyakan itu. Bila tak diklarifikasi dengan benar, ini akan jadi nilai minus Hatta Rajasa. Isu pemberantasan korupsi  bagi pemilih kritis menjadi isu yang sensitif dan selalu menjadi ukuran untuk menilai seorang calon.

“Sementara dalam kasus korupsi nama JK, tidak terlalu terdengar terlibat secara langsung. Namun bukan berarti JK tidak memiliki beban politik. Menurut sebagian pihak yang menjadi beban politik JK adalah sering sekali namanya dikaitkan dengan kepentingan bisnis para pengusaha. Publik khawatir kalau JK hanya mementingkan kelas pengusaha,” pungkas Karyono. (jp/ind)