Palembang – Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat UUD 1945. Namun, hingga 72 tahun kemerdekaan RI, tidak semua masyarakat mempunyai akses mengenyam dunia pendidikan formal layak, termasuk di Sumatera Selatan. Data Neraca Pendidikan Daerah (NDP) Kemendikbud RI, menunjukkan kondisi dan capaian pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun 2016 dengan Angka Artisipasi Murni (APM) mencapai 91,6 persen (SD), 76,0 persen (SMP), dan 60 persen (SMA/SMK). Artinya, angka anak putus sekolah masih banyak, khususnya di jenjang SMA/SMK mencapai 40 persen.

Menanggapi hal itu, Calon Gubernur Sumsel 2018 Herman Deru mengatakan pendidikan dan pemberdayaan akan menjadi salah satu fokus program. Bukan hanya untuk warga miskin dan pengangguran, dirinya juga akan menggalakkan program pendidikan dan pemberdayaan untuk anak yang putus sekolah. Deru menjelaskan ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak tak mendapat pendidikan secara merata di antaranya kondisi ekonomi keluarga, kondisi lingkungan yang tak mendukung serta motivasi dari anak yang kurang kuat. “Kondisi ekonomi yang kurang baik bisa memaksa anak-anak ikut bekerja. Ini juga semakin membuat motivasi anak untuk sekolah menurun, karena harus menopang keluarganya. Mereka yang terlanjur bekerja lalu memilih melanjutkan itu daripada sekolah, ini menjadi salah satu problem serius yang harus diselesaikan,” terang Deru saat diwawancarai awak media, Jum’at (13/10).

Bupati OKU Timur dua periode ini menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan kasus anak putus sekolah tersebut. Terkait pendataan di lapangan, lanjut Deru, akan dilakukan koordinasi dengan Dinas terkait sampai tingkat desa dan kelurahan, Ia ingin anak putus sekolah bisa terdata seluruhnya. “Diperlukan peran aktif pemerintah untuk mengurangi angka putus sekolah di Sumsel. Sayang sekali kita ini, menggembor-gemborkan program pendidikan gratis, tapi anak putus sekolah masih banyak. Ini ironi, ini PR kita bersama,” sesalnya.

Deru menambahkan, selain peran pemerintah, peran serta semua pihak juga sangat diharapkan, untuk menghilangkan anak putus sekolah di Sumsel. Pilihannya menurut Deru adalah menegaskan bahwa yang disebut wajib belajar adalah benar-benar kewajiban, tidak boleh tidak, harus dijalankan. Semua anak di Sumsel wajib sekolah sampai tamat SMA, yang tidak sekolah akan dikenai sanksi. Bisa saja dengan menunda pemberian bantuan atau jenis lainnya. “Saya tidak mau ada anak yang tidak sekolah atau putus sekolah. Para orang tua harus diajak bicara bahwa menyekolahkan anak adalah wajib, lagian gratis kok, jadi di sini peran aparat pemerintah di lapis bawah harus aktif, harus door to door mengajak keluarga agar anak-anaknya sekolah, kalau tidak sekolah mereka akan merugi,” tegasnya.

Deru menyatakan tentu selain memaksa agar anak mau sekolah pemerintah yang dipimpinnya akan menyiapkan alternatif, apakah program kejar paket seperti yang ada sekarang ini atau pendidikan life skill, vokasi dan sejenisnya. “Kita ini mau maju, semua harus maju. Maju itu ke depan, bergerak melangkah menuju sesuatu yang lebih baik, lebih bagus. Sumsel harus maju, orang Sumsel harus maju, karenanya harus sekolah, harus belajar, punya skill, jadi SDM yang andal,” pungkasnya.- *[Fied]