Palembang – Banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada sejumlah pejabat pemerintah di beberapa daerah karena menerima suap telah menjadi persoalan krusial saat ini. Hampir tiga kasus berturut-turut menunjukan praktek gratifikasi terjadi, lebih mengkhawatirkan lagi gratifikasi itu dilakukan untuk mendapatkan jabatan. Persoalan tersebut bisa saja terjadi karena faktor pendapatan yang kurang namun bisa juga terjadi karena aspek moralitas yang tidak dijunjung tinggi oleh para aparat dan pejabat.

Mengangapi realitas tersebut, calon Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 2018 Herman Deru menyampaikan rasa geram atas banyaknya OTT itu. Menurut Deru, ada beberapa faktor penyebab korupsi. Pertama, korupsi bisa saja terjadi karena faktor gaya hidup. Kedua, korupsi terjadi akibat minimnya penghasilan penyelenggara negara. “Banyak sudah penelitian kenapa korupsi dan gratifikasi tetap marak, namun saya meyakini aspek mental spiritual aparat dan pejabat harus menjadi perhatian. Penjara sepertinya tidak menakutkan buat mereka,” ujarnya saat ditanya wartawan terkait kasus OTT yang terjadi di Kab. Nganjuk, Jawa Timur kemarin.

Herman Deru yang akan menjadi peserta Pilkada Sumsel 2018 berdampingan dengan mantan Bupati Ogan Ilir (OI) Mawardi Yahya menambahkan, salah satu akar masalah yang perlu mendapat perhatian adalah soal pendapatan penyelenggara negara.Gaji atau honorarium mereka harus cukup. Tetapi kerja mereka harus efisien dan efektif. Jangan terlalu banyak pegawai, mending sedikit tapi gajinya memadai, untuk ukuran lokal. “Pada beberapa instansi vertikal saya lihat sistim honorarium ini sudah memadai, makanya kebangetan kalau masih terima gratifikasi. Nah untuk Sumsel ke depan, saya mau ini benar-benar dikaji dan hasilnya dijalankan. Honor bagus, tunjangan memadai tapi jangan korupsi ya,” tandasnya.

Mantan Bupati OKU Timur 2 periode ini memaparkan kekesalannya karena Sumsel masuk dalam kategori daerah yang banyak kasus korupsinya. Bukan satu dua kasus dimana kepala daerah atau pejabat ditangkap KPK atau diproses kejaksaan. Ada karena kasus gratifikasi tetapi yang terbanyak karena penyalahgunaan kekuasaan. “Malu kita sebagai wong Sumsel. Karenanya ke depan harus diperbaiki. Kita mau Sumsel maju dan bebas korupsi. Itu penting untuk masa depan kita dan anak cucu kita. Kita berikan anak cucu masa depan dengan kesejahteraan daerah yang baik, danĀ  kita warisi juga mereka sistim yang baik,” pungkasnya. *Feed