Indopolitika.com Hari ini tepat delapan tahun kejadian lumpur Sidoarjo. Semburan lumpur yang menenggelamkan sejumlah desa itu tetap jadi perhatian utama banyak kalangan hingga sekarang. Selain karena lumpur masih menyembur, warga yang terkena dampak pada dasarnya juga masih perlu terus diperhatikan. Namun sayangnya, belakangan terdapat kecenderungan lumpur Sidoarjo dijadikan komuditas politik. Seringkali perhatian atas lumpur Sidoarjo digunakan untuk memojokkan atau malah mengangkat citra politik pihak tertentu.

“Area lumpur ini seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan. Seperti turisme dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat lokal atau pemberdayaan pengungsi keluarga terdampak,” kata Direktur Eksekutif Humanitus Sidoarjo Fund (HSF) Jeffrey Richards ketika dihubungi melalui telpon, Kamis (29/5).

Menurutnya, meski hingga saat ini sebagian masyarakat masih ada yang marah pada pihak Lapindo Brantas, sikap itu lebih dipicu oleh asumsi yang menyebut terjadinya semburan karena kesalahan pengeboran. Padahal, ucapnya, hasil penelitian mutakhir membantah semua asumsi tersebut. Ia merujuk pada hasil penelitian Stephen Miller dari Universitas Bonn tahun 2013. Dalam penelitian itu disebutkan bahwa lumpur Sidoarjo benar-benar karena bencana alam (faktor alami), yaitu akibat gempa di Yogyakarta tanggal 27 Mei 2006.

“Memang sangat disayangkan penelitian sebelumnya yang hingga saat ini masyarakat masih marah kepada Lapindo Brantas. Intinya, studi sebelumnya itu tidak benar,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, yang terpenting adalah bagaimana memikirkan prospek ke depan dari lumpur Sidoarjo. Pemanfaatan lumpur, pembangunan infrastruktur termasuk pemberdayaan masyarakat yang terkena dampak harus dijadikan prioritas utama. Juffrey yang sudah empat tahun bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidorjo (BPLS) secara tegas menyatakan tidak mau mengaitka lumpur Sidoarjo dengan persoalan politik.

“Tidak mau masalah ini dikaitkan dengan isu politik di Indonesia. Dan itu bukan wilayah saya,” pungkasnya. (Ind/rul)