Tokoh sentral pembentukan Provinsi Kepri Huzrin Hood mengaku siap menjadi pendamping alternatif bagi Gubernur Kepri Muhammad Sani maupun Wakil Gubernur Soerya Respationo di pemilihan gubernur (pilgub) Kepri.

Jika tidak memungkinkan, ia siap maju dari jalur independen maupun partai politik. Menurut Huzrin, kesiapannya digandeng sebagai wakil Sani ataupun Soerya karena masih terbukanya berbagai kemungkinan. Sani dalam perkembangannya belum tentu memilih Wali Kota Batam Ahmad Dahlan sebagai pendamping, meski selama ini keduanya digadang-gadang untuk berpasangan. Begitupun Bupati Bintan, Ansar Ahmad dan Bupati Karimun, Nurdin Basirun, belum tentu diantara keduanya yang dipilih untuk menjadi wakil Soerya.

“Politik itu dinamis dan fleksibel, jadi apapun biar saja terjadi. Sebab baik Sani maupun Soerya hingga saat ini belum menentukan pendamping untuk maju di pilgub mendatang. Saya siap untuk mendampingi Sani maupun Soerya apabila dikehemdaki masyarakat Kepri,” katanya di Tanjungpinang, Senin (11/5).

Jika kesempatan untuk mendampingi Sani dan Soerya tertutup, jelas Huzrin, ia siap untuk maju sebagai calon gubernur melalui dukungan partai politik maupun independen. Untuk mendapatkan dukungan partai politik, Huzrin sudah bergerilya dan melakukan pendekatan ke beberapa partai dan para pengurusnya. Bahkan di parta Golkar kubu Agung Laksono, Huzrin telah ditunjuk sebagai Ketua Harian Partai Golkar Kepri.

“Saya sudah bertemu dengan Agung Laksono beberapa kali di Jakarta. Kebetul;an juga saya ditunjuk sebagai Ketua Harian Partai Golkar Kepri versi Agung Laksono. Bahkan saya sudah mendapatkan surat pengantar dari Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Kepri Edwil S. Djamoeddin,” terangnya.

Selain telah mengamankan dukungan partai Golkar, Huzrin juga sudah menjalani fit and proper test sebagai bakal calon gubernur Kepri di DPP PKB. Pendekatan yang sama juga dilakukan dengan Partai Gerindra, PAN dan Partai Hanura.

“Terkait hasil fit and proper test di PKB, dari hasil percakapan denga pengurus pusat PKB sangat bagus dan ini menjadi modal untuk melangkah lebih lanjut,” katanya.

Sementara untuk antisipasi maju melalui jalur independen, menurut Huzrin, hingga saat ini timnya terus bergerak dan bekerja. Hamper semua tim, baik yang ada di kabupaten dan kota di Kepri terus mengumpulkan data.

“Sekarang sudah terkumpul 100 ribu lebih dukungan yang siap mendukung saya maju di pilgub,” katanya.

Jumlah penduduk Kepri tahun ini mencapai 1.813.985orang. untuk maju di jalur independen di pilgub Kepri, calon perseorangan harus mengantongi dukungan dari masyarakat minimal 181.399 orang atau 10 persen dari jumlah penduduk. Penyerahan bukti dukungan masyarakat terhadap calon perseorangan adalah pada 8-12 Juni 2015. Dukungan itu kemudian akan diverifikasi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing kelurahan pada 23 Juni-6 Juli 2015.

Pertarungan Sani dan Soerya

Direktur Pusat Kajian Kebijaksanaan Publik Fisip Umrah Suradji dalam wawancara dengan sebuah media mengatakan, isu seputar calon gubernur yang akan maju di pilgub Kepri belum beranjak dari dua nama, yakni Sani dan Soerya. Keduanya pun diperkirakan akan bersaing ketat selaku incumbent yang hamper dipastikan sudah sama-sama mengantongi dukungan. Di luar nama itu, ada Huzrin Hood, tapi belum mendapat kepastian dukungan.

Namun dengan sisa waktu kurang lebih enam bulan, sulit memunculkan nama-nama baru. Apalagi hasil beberapa lembaga survei, hanya dua nama itu yang elektabilitasnya di atas 15 persen. “Ada kemungkinan tiga (pasangan calon), asal Huzrin Hood mengantongi restu dari Partai Golkar dan mampu membangun koalisi dengan partai lain. Tapi sepertinya itu sulit,” katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, kemungkinan akan terjadi duel seru antara Sani dan Soerya. Ditambah lagi keduanya sudah mulai bersosialisasi serta menghimpun dukungan, baik di tingkat elit partai maupun di tingkat pemilih di seluruh kota/kabupaten se-Kepri.

Suradji berpendapat, terdapat beberapa keuntungan jika pemilihan gubernur Kepri hanya diikuti dua nama incumbent. Pertama, masyarakat dapat lebih mengenal karakter dan latar belakang calon dengan memilah kelebihan dan kekurangan masing-masing.

“Panwas juga lebih mudah mengawasi, proses pelaksanaan pilkada juga lebih efektif dan efisien,” ujarnya.

Keuntungan lain, kata Suradji, dukungan pemilih akan terpusat pada dua kekuatan yang dapat memperkuat legitimasi masyarakat terhadap gubernur terpilih. Sehingga pemimpin yang lahir nantinya adalah pemimpin yang benar-benar menjadi pelayan rakyat, bukan petugas partai yang mengabdi pada kelompoknya.

Namun begitu, ia juga mengingatkan dampak pemilihan kepala daerah dengan dua calon. Salah satunya, tgerjkadinya gejala pengkubuan dalam masyarakat termasuk di lingkup keluarga. Karenanya, ia berharap banyak pada kedewasaan politik masyarakat di pilkada nanti. (sb/kk/ind)