Rencananya, pada Senin (19/1) lusa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik sembilan (9) anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Menururt sebuah sumber, sembilan nama yang kemungkinan bakal dilantik menjadi Wantimpres adalah Subagyo HS, Sidarto Danusubroto, Hendropriyono, Yusuf Kartanegara, Hasyim Muzadi, Suharso Monoarfa, Rusdi Kirana, Jan Darmadi, dan Mooryati Soedibyo.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto menyatakan bahwa Wantimpres akan terdiri dari unsur TNI, tokoh agama, tokoh politik, dan ekonom. “Wantimpres dijadwalkan dilantik hari Senin tanggal 19 (Januari) karena deadline-nya (tanggal) 20 (Januari). Dijadwalkan dilantik sembilan Wantimpres,” kata Andi.

Sekadar diketahui, keberadaan Wantimpres tertuang dalam Pasal 16 UUD 1945. Dalam pasal tersebut, tertulis, “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang”.

Sedangkan, dalam UU Nomor 19 Tahun 2006, muncul sebuah lembaga yang dinamakan Dewan Pertimbangan Presiden. Tugas Wantimpres adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Dalam pasal 9 ayat (3) di UU No 19/2006, disebutkan, “Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diangkat oleh Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Presiden terpilih dilantik”.

Selain itu, UU No 19/2006 juga mengatur tentang pemberian nasihat dan pertimbangan yang wajib dilakukan oleh Wantimpres, baik diminta ataupun tidak oleh presiden. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.

Atas permintaan presiden, Wantimpres juga dapat mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, Wantimpres dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya. Selain itu, kepada Ketua dan Anggota Wantimpres diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara. (sp/ind)