Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan sengketa pilkada pada pekan ini. Salah satunya sidang permohonan Rano Karno-Embay Mulya Syarief. Kubu Rano menyebut pasal 158 UU Pilkada membatasi gugatan, sehingga harus dikesampingkan.

Dalam sidang di MK, Kamis (16/3) kemarin, pengacara Rano-Embay, Sirra Prayuna mengatakan, “Penting untuk kami mengajukan sengketa ini. Kami mencoba keluar dari kerangka Pasal 158 UU Pilkada karena, dengan diterapkannya pasal ini, kami dibatasi untuk mengajukan sengketa.”

Pasal ini membatasi gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah hanya bisa diajukan kalau selisih suara penggugat dengan pemenang maksimum 2%. Sirra menyatakan penerapan Pasal 158 UU Pilkada menjadi pelindung bagi pasangan calon yang berbuat curang dalam pilkada.

Kubu Wahidin-Andhika yang diwakili ketua tim hukum, Ramdhan Alamsyah, mengatakan, permohonan pihak Rano-Embay salah alamat. Ada beberapa poin yang dianggap itu mengajarkan MK untuk melanggar hukum. Berikut jawaban lengkapnya sebagaimana disampaikan dalam rilis, Jumat (17/3/2017):

1. Mereka minta MK mengenyampingkan pasal 158. Itu merupakan upaya menyesatkan pemikiran hakim konstitusi agar mereka masuk ke jurang permasalahan hukum. Karena pada dasarnya MK merupakan garda penjaga konstitusi yang tidak akan menabrak UU.

2. Mereka berbicara mengenai kecurangan, yang bukan ranah dari pada MK. Harusnya mereka malaporkan ke Panwaslu ataupun Bawaslu.

3. Mengenai TSM kami ini bukan incumbent yang punya perangkat jaringan PNS. Mereka lah yang bisa menggerakkan jaringan itu karena punya posisi. Jadi dasar mereka mengatakan ada TSM sama saja membuka borok mereka sendiri.

4. Mengenai Suket (surat keterangan) kenapa hanya dipermasalahkan di 2 kota yang mereka kalah. Padahal pengguna suket itu di seluruh kota dan kabupaten se-Banten. Ini kan aneh.

5. Kecurangan mereka menuduh kita curang, padahal laporan pelanggaran yang mereka lakukan sudah kami laporkan jumlahnya hampir 90-an, mulai dari ikut sertanya PNS berkampanye dukung no 2 sampai penggunaan aset pemda. Jadi jelas itu hanya tuduhan keji.

6. Mengenai penggelembungan suara. Semua suara tidak ada yang berkurang 1 pun di seluruh TPS dan suara mereka juga tidak berkurang suara kami juga tidak bertambah jadi suara siapa yang digelembungkan?

7. Semua permintaan mereka hanya khayalan yang tidak akan mungkin dikabulkan MK. Apalagi melihat syarat formil pasal 158 selisih maksimal 1% dan hasil selisih suara kami sekitar 2%, jadi tidak akan lolos pada sidang dismissal.