Sejak sekitar dua pekan lalu, saya diminta wartawan dua media massa, Tempo grup dan Detik, untuk berwawancara. Mereka mengatakan ingin melakukan konfirmasi atas kabar yang mereka dapat dari Mas Gun Gun Heryanto, pengamat politik dan pengajar Universitas Islam Negeri Jakarta. Menurut Detik dan Tempo, Gun Gun mengatakan bahwa saya memintanya untuk menulis artikel tentang PDI Perjuangan.

Kepada kedua media itu, Gun Gun juga menyatakan kekecewaan terhadap saya, karena telah memuat artikel tersebut di Obor Rakyat, yang dalam waktu-waktu terakhir ini tengah disorot media massa dan dituding telah melakukan ‘kampanye hitam’.

Saya menolak permintaan dua media tersebut. Permintaan dari kedua media tersebut dilakukan lewat telepon, SMS, BBM dan Whats’up. Tak ada satu pun dari keduanya yang datang menemui saya di kantor.

Senyampang itu, entah berapa kali pula saya menerima telepon dan SMS dari Mas Gun Gun. Beberapa SMS terakhir meminta saya untuk menghubungi wartawan kedua media tersebut dan menjelaskan persoalannya. Selama kedua proses itu—permintaan terus-terusan dari Detik dan Tempo serta sekian kali hubungan komunikasi dengan Mas Gun Gun yang juga terus meminta saya mengklarifikasi, pemberitaan mengenai Obor Rakyat tak pernah berhenti.

Barangkali saya memang bersalah dengan tidak meladeni permintaan Detik dan Tempo tersebut. Juga tidak secepatnya memenuhi permintaan bertubi-tubi dari Mas Gun Gun untuk secara aktif menghubungi Tempo (dan Detik). Tetapi ada alasan yang menurut pengalaman saya pribadi cukup kuat mendasari sikap saya.

Sejak lepas kuliah, hanya setahun saja saya bekerja di luar institusi pers, yakni tatkala bergabung di Biro Dati II dan Perdesaan Bappenas, di saat ramai-ramainya program Inpres Desa Tertinggal (IDT), sekitar 1997. Selebihnya, saya bekerja sebagai wartawan, mulai dari Harian Republika (1996), Majalah Panji Masyarakat (1997-98), Majalah Tempo (1998-2005), Harian Suara Karya (2005), kembali ke Republika (2006-2012), Alif Tv (Januari 2012-akhir 2013), hingga saat ini berkiprah di Inilah.com.

Pengalaman selama itu mengajarkan saya, tak selamanya segera memenuhi permintaan media massa itu bermanfaat. Apalagi dalam konteks dan kondisi politik saat ini—dimana polarisasi dua pasangan capres telah berimbas jauh dan dalam terhadap media massa, sehingga harus jujur diakui semua itu telah memetakan secara telanjang pemihakan masing-masing media kepada dua pasangan capres tersebut. Suka atau tidak, diakui atau dimungkiri, kini (sebagian) media telah bergabung kepada salah satu dari dua blok kepentingan politik yang berseberangan.

Kenyataan itu membuat saya berpikir, apapun keterangan yang saya berikan, bagi media tersebut pada akhirnya tak lebih hanya akan dianggap sebagai bahan bakar, agar tungku pemberitaan soal Obor Rakyat tetap berkobar.

Apalagi, gencarnya telepon dan SMS dari Mas Gun Gun pada akhirnya hanya membuat saya justru merasa tak bisa mengandalkannya untuk bertukar pendapat guna mencari cara penyelesaian terbaik. Dengan kata yang cenderung kasar, saat itu saya hanya menangkap kesan panik pada diri Mas Gun Gun. Sementara, kehidupan selama ini mengajarkan saya, bahwa dalam kepanikan, langkah yang diambil pada akhirnya cenderung bisa merugikan.

Saya percaya, tak ada kewajiban saya untuk mengklarifikasi persoalan itu kepada media massa, dalam hal ini Tempo dan Detik. Yang saya yakini sebagai kewajiban yang harus saya lakukan adalah memberikan klarifikasi dan menjawab semua yang ditanyakan pihak yang berwenang dalam hal ini—apakah itu Bawaslu atau Polri, manakala saya diminta datang.

Dengan keyakinan itu, saya tidak memenuhi permintaan Tempo dan Detik. Hasilnya: pada sekitar Sabtu (7/6) lalu Majalah Detik menurunkan berita soal itu, lengkap dengan penyebutan nama saya sebagai pihak yang meminta Mas Gun Gun menulis artikel yang dimuat di Obor Rakyat tersebut. Esoknya, dalam komunikasi SMS dengan seorang redaktur pelaksana Majalah Tempo, saya iseng bertanya apakah Tempo juga akan menurunkan berita itu pada edisi Senin (9/6). Saya mendapatkan jawaban tidak, dengan alasan yang tak perlu saya tuliskan di sini.

Sejak itulah, saya kian kerap mendapatkan permintaan untuk berwawancara. Termasuk dari Metro Tv. Jawaban saya tetap tidak.

Kini, izinkan saya menerangkan keterlibatan saya dalam penerbitan Obor Rakyat.

Semua berawal dari obrolan telepon dengan sahabat saya sesama alumnus Majalah Tempo, Setiyardi, sekitar akhir April lalu. Dia bilang, sedang coba-coba membuat tabloid politik, dan meminta saya mencarikan pengamat politik yang bisa menuliskan artikel. Temanya tentang kekuatan PDI Perjuangan yang baru saja memenangkan Pileg 2014.

Dengan relasi selama ini yang saya miliki, saya tak merasa perlu berpikir lama untuk menyanggupi. Hanya, saya katakan, agar ia memperhatikan besar dan waktu pembayaran honor tulisan. Saat Setiyardi tanya berapa nominal yang cukup layak untuk tulisan sekitar 3.500 karakter, saya jawab sejumlah tertentu. Saya juga berpesan agar honor dibayarkan paling telat 2 hari setelah tulisan ia terima. Dan itu kemudian dilakukan Setiyardi.

Lainnya, ajakan untuk makan malam satu atau dua hari ke depan. Komunikasi yang tak tergolong panjang itu pun selesai. Kuatir lupa, saya pun segera meng-SMS Mas Gun Gun, memintanya menuliskan artikel sebagaimana diminta. Ketika Mas Gun Gun bertanya lebih detil, saya saat itu hanya bisa menjawab hal-hal teknis, semacam panjang tulisan dan tema. Juga besarnya honor. Saat ditanya buat tabloid apa, saya masih bisa menjawab. Ada satu dua pertanyaan yang saya jawab tak banyak tahu soal itu.

Dua hari kemudian, saya dan Setiyardi bertemu untuk makan malam di sebuah resto. Saat itulah, kami mengulas soal makin telanjangnya keberpihakan media dalam politik, terutama menjelang Pilpres mendatang. Kami juga bicara tentang peluang siapa yang akan menjadi Capres pada Pilpres Juli; siapa sejatinya tokoh-tokoh tersebut; apa yang bisa diharapkan dari mereka; bagaimana keberpihakan mereka, terutama kepada kalangan muslim, mayoritas yang ironisnya justru tak pernah menjadi tuan di negerinya sendiri.

Dari sana, obrolan kemudian mengerucut kepada sosok Joko Widodo (Jokowi). Dua tahun sebelumnya, baik Setiyardi maupun saya adalah pengagum tokoh ini. Di lemari buku saya setidaknya ada dua buku tentang Jokowi. Saya juga sempat menjadi panitia dengan tugas khusus mendampingi Jokowi, saat ybs dinobatkan Republika sebagai Tokoh Perubahan 2010, yang diberikan pada 2011 lalu. Dan selama mendampingi, saya mengagumi perilakunya yang seringkali tak mau dilayani.

Namun, kami pun ternyata memiliki kesamaan tatkala membahas Pak Jokowi sebagai gubernur. Betapa Pak Jokowi yang baru saja terpilih sebagai gubernur dan relative belum memberikan banyak perubahan di Jakarta itu berniat menjadi presiden. Kami tak melihat ada perubahan sikap dan perilaku. Yang kami lihat, ada gelombang ambisi yang bergulung membesar di dadanya. Ambisi yang—sayangnya, kurang mempertimbangkan kecintaan rakyat Jakarta yang memilih beliau pada Pilkada.

Tentu saja, kami pun tahu ambisilah yang membuat orang hidup, yang menjadi penyemangat dan dalam banyak bukti, juga memberi elan vital kepada orang lain untuk berkiprah. Sayangnya, bukan hal itu yang kami lihat dan membuat kami kuatir.

Barangkali saja Pak Jokowi lupa, bahwa demokrasi tak sekadar soal procedural. Bukan hanya prosesi memilih pemimpin, dan setelah terpilih sang pemimpin boleh saja sesegera mungkin meraih ambisi (baik dan tulus) lainnya untuk bisa mengayomi rakyat yang lebih banyak. Di dalam setiap pemilihan, ada harapan rakyat yang mereka sertakan kala mencoblos. Ada keikhklasan untuk memberikan kepercayaan dan amanah. Dan harapan itu tentu terkait dengan prosedur pemilihan itu sendiri, misalnya, rakyat berharap paling tidak selama 5 tahun ia tak akan ditinggalkan.

Di sini kami melihat, tak setiap yang tulus dan didasari niat baik itu dipandang baik. Dalam kasus niat Pak Jokowi, kita lihat ada kalangan yang menilainya sebagai penyia-nyiaan amanah. Kalangan ini, mungkin saja banyak. Tetapi kalau pun rakyat Jakarta yang punya pikiran seperti ini sedikit, tak berarti kita bisa menutup mata dan abai kepada suara mereka. Paling tidak, kami berdua merasa itu tak boleh terjadi.

Kami berdua melihat Pak Jokowi silap. Mungkin oleh tanggung jawab dan cakupan pemberian pengayoman kepada rakyat yang jauh lebih besar. Silap dengan besaran tanggung jawab akan rakyat Papua, atau Aceh, atau rakyat Sunda dan sebagainya, yang bisa ia ayomi dalam kedudukan sebagai presiden. Namun, ia pun silap bahwa ada amanah yang ia tinggalkan, sekali pun amanah itu hanya datang dari puluhan juta rakyat Jakarta, dibanding ratusan juta warga Indonesia yang akan ia ayomi.

Pak Jokowi juga kami lihat lupa, bahwa pemberian amanat dari rakyat itu dilakukan dalam prosesi demokrasi yang telah menghabiskan dana beribu juta.

Tetapi di sisi lain, kami melihat media massa mainstream justru tengah mabuk euforia. Mereka seolah hanya bisa bertepuk tangan dan tak lagi mampu menyemprit, terutama kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi dekat dengan media, bahkan menjadi kesayangan. Tapi sejatinya itu hanya seolah-olah. Yang ada, dengan lupa pada tugasnya sebagai anjing penjaga (watch dog) media sebenarnya tengah meninggalkan Pak Jokowi sendirian, tanpa pihak yang setia memberikan peringatan.

Waktu saya tanya soal tabloid itu, siapa saja pengelolanya. Setiyardi mengatakan belum ada, hanya dirinya. Tentu saja saya kaget. Meski bukan tidak mungkin, itu pekerjaan yang teramat sulit. Setiyardi bilang, dengan meruyaknya tulisan-tulisan kritis di dunia maya, baik dari situs-situs berita maupun laman sosial media, persoalan bahan sebenarnya tak begitu sulit-sulit amat. Saya akui, pendapat itu ada benarnya juga.

“Kita ambil saja tulisan-tulisan kritis yang berseliweran di Fesbuk, Twitter, kan banyak,” kata Setiyardi. “Kan nggak semua warga negara Indonesia punya akun fesbuk dan sehari-hari internetan.” Artinya, Setiyardi berniat membagikan tulisan-tulisan kritis itu kepada mereka yang tak terlalu akrab dengan internet, dalam bentuk media cetak.

Saya juga sempat bertanya, dari mana dana pembuatannya. Setiyardi menjawab dananya sendiri lebih dari cukup untuk membiayai penerbitan. Saya percaya. Bukan sekali dua Setiyardi bikin media cetak. Pada sekitar 2005-2005 lalu, misalnya, perusahaannya, Senapati Media, sempat membuat majalah bulanan luks bernama 69+, yang dia bagikan gratis. Biaya produksi dll semuanya ditutup oleh iklan.

Ide untuk menjadi ‘anjing penjaga’ di saat beberapa media mainstream terlena itulah yang menggoda saya.

Itu juga yang membuat saya menyanggupi saat diajak bergabung bersama. Sempat saya berpikir akan ada persoalan dengan Inilahcom, tempat saya bekerja. Tak mungkin saya bekerja di dua media tanpa mendapatkan sanksi atau bahkan pemecatan dari Inilah.com. Kami akhirnya bersepakat, saya memakai nama samaran, sementara sebagai pimred Setiyardi memakai nama sebenarnya.

Dia bahkan berkata akan menambahkan nama almarhum ayahnya dalam mashead, menjadi Setiyardi Boediono.

Sikap itu mau tak mau menjadikan kami terlihat sebagai media partisan. Awalnya kami sendiri tak nyaman dengan hal itu. Tetapi bukankah bahkan menurut raja media Rupert Murdoch pun tak mungkin media massa tak berpihak? “Tuhan saja tidak netral,” kata Murdoch, “apalagi media massa.”

Berkaca dari sejarah media massa di berbagai negara, justru media partisanlah yang selalu mengiringi atau turut serta dalam sejarah kebangkitan sebuah Negara. Atau pada sisi lainnya, media-media partisan juga yang pertama kali hidup di suatu Negara. Pada 1766, di India lahir Calcutta Gazette dan Bombay Gazette, yang sepenuhnya partisan kepada pemerintah.

Sementara di Indonesia sendiri kita mengenal banyak pejuang kemerdekaan yang juga berprofesi sebagai wartawan. Marco Kartodikromo dan Adinegoro, misalnya. Selain seorang jurnalis, Mas Marco adalah seorang aktivis pergerakan nasional dan sekretaris Sarekat Islam Solo. Aktivitas gerakannya telah membuat dia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah kolonial Belanda beberapa kali.

Mari kita lihat tulisan-tulisannya baik di Surat Kabar Medan Prijaji pimpinan Tirto Adhi Soeryo, ataupun Doenia Bergerak, yang ia dirikan sendiri kemudian. Tulisan-tulisan kritis itu mungkin akan dinilai para Bapak di Dewan Pers sebagai bukan produk jurnalistik. Tulisan itu, memang kolom yang tidak (atau belum) memberikan ruang untuk cover bothside.

Karena tulisan-tulisannya, bukan sekali Mas Marco masuk bui. Pada 1915 iadikenai tuduhanpersdelicten dan dipenjara. Sekeluarnya dari penjara, Mas Marco bergabung Surat Kabar Pantjaran Warta, yang karena dituduh menyebarkan selebaran yang menebar kebencian kepada pemerintah Hindia Belanda, ia kembali masuk bui.

Bila kita hari ini mengakui almarhum sebagai bapak jurnalisme Indonesia, mungkinkah kita mengatakan bahwa apa yang Mas Marco tuliskan semasa hidupnya bukanlah produk jurnalistik?

Contoh yang lebih mutakhir mungkin bisa dinisbahkan kepada dua senior kami, Ahmad Taufik yang sempat bersama-sama kami di Majalah Tempo, dan Eko ‘Item’ Maryadi, senior kami di Kampus Unpad, Dipati Ukur, Bandung. Keduanya pada September 1995 lalu dijatuhi Rejim Orde Baru hukuman 32 bulan kurungan.

Ahmad Taufik yang saat itu ketua Presidium Aliansi Jurnalis Independen(AJI) dan Eko Maryadi, kepala sekretariat AJI, dijatuhi hukuman 32bulan penjara itu hanya karena menerbitkan majalah Suara Independen. Majalah itu dibuat para aktivis setelah pembreidelan Majalah Tempo, Juni 1994.

Dalam pertimbangan putusannya saat itu, hakim mengemukakan Ahmad Taufik dan EkoMaryadi terbukti bersalah “menyebarkan rasa permusuhan kepadapemerintah melalui tulisan di Independen. Hal itu melanggar pasal 154jo 55 KUHP. Kedua terdakwa juga disebut oleh hakim, telah melanggarpasal 19 UU Pokok Pers 1982, yakni menyalahgunakan fungsi pers untukkepentingan pribadi dan golongan. “Tindakan itu bisa memecah belahpersatuan bangsa,” kata hakim.

Hampir segaya dengan Mas Marco, isi Suara Independen pun barangkali akan dinyatakan Dewan Pers sebagai bukan produk jurnalistik. Saya, sejak sebagai mahasiswa yang turut pula menyebarkan majalah itu, selalu memandangnya sebagai produk jurnalistik. Bahkan, setelah memasuki dunia kerja di jurnalistik pun, sikap saya akan Doenia Bergerak dan Suara Independen tidak dan tak akan berubah.

Mengapa kami memilih mengambil bahan-bahan yang bernada provokatif dari semua yang berseliweran di laman social media? Karena pengalaman kami mengatakan, cara itulah yang paling efektif dalam menyebarkan pikiran. Kami kembali berutang kepada Rupert Murdoch, yang untuk soal ini berkata,” I think a newspaper should be provocative, stir ‘em up, but you can’t do that on television…”

Jadi, kalaupun sahabat semua menilai pikiran kami naf, kami melihat kerja kecil kami ini sebagai bentuk perjuangan. Perjuangan untuk mengingatkan, perjuangan untuk menyatakan suara—bahkan kalau pun yang bersuara seperti itu di negeri ini tak lebih dari bilangan jari jumlahnya.

Dan insya Allah, kami pun selalu merawat perjuangan itu dengan doa. Karena kami membaca melalui kisah para nabi dan orang-orang terpilih, dengan gamblang terlihat bahwa perjuangan dan doa menjadi piranti penting untuk menumbuhkan harapan dan merawat optimisme.

“Kita boleh kehilangan apapun, tapi kita tidak boleh kehilangan harapan. Apabila kita masih memiliki harapan, maka tidak ada sesuatu yang mustahil,” demikian kata-kata bijak yang pernah diucapkan Orison Swett Marden.

Semoga apa yang kami lakukan memenuhi fungsi dan niat kami itu.

Salam,

Darmawan Sepriyossa