Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tinggal di depan mata. Meski dukungan besar, namun kekuatan rakyat yang pernah menjadi relawan di Pemilu Presiden 2014 lalu juga siap untuk menjatuhkannya jika agenda yang belum terselesaikan di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menjadi program utama kebijakan pemerintahannya.

Menurut pemerhati politik Ray Rangkuti yang juga‎ ikut tergabung di Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia untuk Jokowi-JK ini menggolongkan ada delapan tuntutan rakyat.

“Ada 8 tuntutan kami kepada Jokowi. Pertama dia harus mampu menuntaskan kasus penculikan aktivis. Kedua kasus pembunuhan Munir. Ketiga, menuntaskan skandal Bank Century. Keempat penuntasan kasus Lapindo. Kelima, kasus pengemplang pajak. Keenam, pemberantasan mafia migas. Ketujuh, mafia impor bahan pokok dan kedelapan mampukah dia tidak terus menumpuk utang,” kata Ray Rangkuti, Direktur Nasional Lingkar Madani (LIMA) Indonesia dalam Diskusi bertema “Politik Bohong dan Jegal-Jegalan, Mampukah Jokowi Bertahan” di Tong Tji Tea House, Cikini, kemarin (12/10).

Menurut Ray, bila perlu Gerakan Dekrit Rakyat mengajak dan menantang Hasim Djojohadikoesoemo untuk ikut serta menuntut Jokowi dengan delapan agenda tersebut. Hal itu didasari pernyataan adik Prabowo Subianto itu yang mengaku siap mengkritisi pemerintahan Jokowi-JK.

Bila Hashim bersedia, kata Ray, maka berarti Hashim dan koleganya memang tidak ada yang terlibat dalam hal-hal yang dituntut Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia tersebut.

“Kami mengajak Pak Hashim untuk ikut mengkritisi, menuntut presiden Jokowi dengan 8 agenda kami tadi. Harapan kami Pak Hashim bersedia, yang berarti kepentingan dia mengkritisi Jokowi murni untuk kepentingan rakyat, bukan bertujuan untuk melakukan politik balas dendam. Juga kalau dia bersedia, maka dapat kita simpulkan tidak ada orang-orang dia atau tokoh-tokoh Koalisi Merah Putih yang terlibat dalam masalah yang kita tuntut untuk dituntaskan presiden Jokowi,” pungkas Ray.

Selain itu, jika gerakan rakyat tidak terpuaskan di pemerintahan Jokowi, ucap Ray, justru akan dimanfaatkan oleh rivalnya di Koalisi Merah Putih akan dijadikan ruang untuk melakukan pemakzulan.

“Ada dua syarat yang diperbolehkan di dalam pengambilan keputusan pemakzulan. Pertama, adanya tindakan yang dilakukan oleh presiden atau wakilnya karena melanggar konstitusi, misal korupsi atau kejahatan lainnya. Dan kedua adalah sikap politik. Dan yang kedua ini lah yang selalu dipakai oleh lawan politik di parlemen, yakni dengan memanfaatkan gejolak di masyarakat atau ketidaksukaan publik terhadap kinerja pemimpin negerinya,” tukasnya.

Pembicara lainnya, Arif Susanto, peneliti senior dari Indonesian Institute for Development and Democracy (INDED) menjelaskan bahwa, Jokowi menang karena besarnya dukungan rakyat. Sehingga Jokowi jangan sekali-sekali mengecewakan rakyat.

“Modal utama Jokowi adalah dukungan rakyat atau kegembiraan berdemokrasi. Jangan sampai ini menjadi dukacita,” tuturnya.

Selain delapan tuntutan yang diungkapkan Ray Rangkuti, Arif lebih menyoroti dalam jangka pendek adalah pembentukan kabinet.

“Maka kabinetnya minimal harus mempunyai integritas atau bersih dari perilaku korupsi. Karena ‎koalisi terbesar Jokowi adalah bersama rakyat. Bukan PKB, PDIP, Nasdem atau Hanura. Kepercayaan dan harapan rakyat terhadap Jokowi bisa menguap hanya untuk urusan kabinet,” imbuhnya.

“Untuk itu, kalau sayang terhadap Jokowi-JK, mitra koalisi jangan membebani syarat apapun untuk menempatkan kadernya yang ‘bermasalah’ di kabinet,” tandasnya menambahkan. (jp/ind)