RUU Pilkada secara langsung, sekilas tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pilkada yang selama ini berlangsung. Di mana seorang calon pemimpin daerah haruslah seorang warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan lebih rinci sebanyak 20 butir, yang tertuang pada Pasal 7.

Salah satu butir pada Pasal 7 huruf (d) berbunyi telah mengikuti uji publik. Hal itu merupakan syarat pertama, dari 10 catatan Partai Demokrat untuk mendukung Pilkada secara langsung. Dan dipertegas lagi dalam Bab IV tentang uji publik pada Pasal 38 yang terdiri dari enam ayat.

Syarat lainnya yang diajukan Demokrat adalah efisiensi dana pilkada, pengaturan kampanye dengan pembatasan dana, akuntabilitas penggunaan dana kampanye, serta larangan politik uang dan sewa kendaraan atau dikenal dengan istilah mahar.

Dalam RUU Pilkada langsung, soal dana kampanye tertuang pada Pasal 74 ayat 5 yang berbunyi: sumbangan dana kampanye dari perseorangan paling banyak Rp50 juta, dari swasta paling banyak Rp500 juta. Nominal itu, tidak berbeda dengan aturan main pilkada sebelumnya.

Pada pasal yang sama di ayat 9 disebutkan: provinsi dengan jumlah penduduk dua juta, dana kampanye gubernur paling banyak Rp20 miliar, sedangkan penduduk lebih dari dua juta, paling banyak Rp60 miliar.

Terkait persyaratan lainnya yang diajukan Partai Demokrat, secara garis besar pun sudah tertuang dalam RUU Pilkada Langsung. Hanya ada satu syarat yang nampaknya tidak tertuang dalam RUU Pilkada Langsung, yakni pencegahan kekerasan dan pertanggungjawaban hukum dari pendukung calon. Kalau hal tersebut dilanggar, maka Demokrat ingin calon tersebut harus didiskualifikasi.

Yang termuat dalam Pasal 69 tentang larangan kampanye hanyal dilarang untuk melakukan tindak kekerasan. Pasal penguat yang tertuang dalam Pasal 72, adalah sang pelanggarlah yang dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sekadar informasi, dalam RUU Pilkada Langsung itu, juga tetap memperbolehkan calon perseorangan untuk mendaftarkan diri sebagai kepala daerah, hal tersebut tertuang dalam Pasal 41. Selebihnya pelaksanaan pilkada langsung tetap sama dengan pilkada yang telah digelar selama ini. (oz/ind)