MPR RI terus menggodok pembentukan Lembaga Pengkajian MPR, dan saat ini para pimpinan MPR telah menerima usulan nama-nama anggota lembaga tersebut yang diajukan oleh berbagai fraksi dan kelompok anggota DPD di MPR.

Berdasarkan keterangan tertulis MPR, Kamis (12/2), Ketua MPR RI Zulkifli Hasan didampingi para Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, EE. Mangindaan dan Oesman Sapta, pada Selasa (10/2), memimpin Rapat Gabungan Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok Anggota DPD di MPR.

Rapat gabungan tersebut diselenggarakan dalam rangka Pembentukan Lembaga Pengkajian MPR dengan agenda tunggal yaitu pengajuan usulan nama-nama anggota Lembaga Pengkajian MPR dari seluruh Fraksi dan Kelompok Anggota DPD di MPR kepada Pimpinan MPR.

Pada kesempatan tersebut, Ketua MPR Zulkifli Hasan membacakan usulan nama-nama anggota Lembaga Pengkajian MPR yang telah diajukan, antara lain Fraksi PDIP mengusulkan tujuh nama (Eva Kusuma Sundari, Pataniai Siahaan, Soedijarto, Arif Budimanta, Yudi Latief, Widodo Ekatjahyana, Adji Samekto).

Sementara Fraksi Partai Demokrat mengusulkan empat nama (Jafar Hafsah, Yusyus Kuswandana, I Wayan Sugiana, Nanang Samodra), Fraksi Hanura satu nama (Chairudin Ismail), Fraksi PKS tiga nama (Fitra Arsil, Buchory Yusuf, Indra), Fraksi PPP dua nama (Achmad Yani, Ali Hardi Kiaidemak), dan Fraksi Nasdem dua nama (Saldi Isra, Lalu Sudarmadji).

Sedangkan kelompok DPD mengusulkan sebanyak sembilan nama yakni Achmad Farhan Hamid, Bambang Soeroso, Wahidin Ismail, Marhany V Pua, I Wayan Sudirta, Irman Putera Siddin, Tarman Azzam, Soegito, dan Chairiyah.

Menurut rilis tersebut, nama-nama calon anggota Lembaga Pengkajian MPR tersebut adalah nama-nama dengan kualifikasi kepakaran hukum tata negara, ekonomi, politik dan pemerintahan, pendidikan/kebudayaan, pertahanan dan keamanan, serta mantan anggota MPR yang pernah terlibat dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945, Tim Kerja Sosialisasi, maupun Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan.

Lembaga Pengkajian MPR merupakan lembaga yang dibentuk MPR untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional MPR. Lembaga Pengkajian MPR dibentuk sebagai amanat ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR.

Sebagaimana diwartakan, MPR RI menyatakan segera membentuk Lembaga Pengkajian MPR RI yang merupakan sebuah lembaga yang bertugas mendukung kewenangan lembaga itu dalam melaksanakan kajian sistem ketatanegaraan.

Selain itu, para pakar yang bakal terpilih nantinya diharapkan bisa berpikir jernih dan mengutamakan sikap kebangsaan, tidak terpengaruh pada kepentingan kelompok tertentu, termasuk partai politik.

Lembaga pengkajian itu diperkirakan bakal beranggotakan 45 orang, sedangkan nama-namanya diusulkan oleh fraksi-fraksi secara proporsional, kemudian akan diputuskan pula secara bersama-sama. (Ant/ind)