Partai Golkar mendatang harus ditopang sistem pendataan nasional yang lebih baik dan terintegrasi. Partai Golkar harus berbasis data dalam merencanakan, memformulasikan, mengimplementasikan serta monitoring dan evaluasi kebijakan-kebijakan strategis partai sehingga terlihat jelas tolok ukur indikator bagi penilaian kinerja fungsi-fungsi partai serta terdapat rekam jejak yang jelas pula bagi dilakukannya riset-riset penelitian dalam menopang kinerja Partai yang berdaya saing.

Hal itu disampaikan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar yang sedang digadang menjadi calon ketua umum, Airlangga Hartarto, saat berbicara di hadapan Forum Komunikasi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Seluruh Indonesia, di Yogyakarta, Minggu (7/9).

Sementara dari sisi fungsi kata dia, secara riil Golkar harus terus berupaya meningkatkan peran sebagai penyerap dan agregator keluhan-keluhan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan demikian, Golkar benar-benar menjadi rumah aspirasi yang nyaman dan terbuka bagi masyarakat. Partai Golkar juga harus berupaya sekeras-kerasnya untuk menerjemahkan aspirasi rakyat itu dalam kebijakan-kebijakan publik yang terprogram dengan baik.

Dalam kaitan dengan peningkatan fungsi komunikasi politik, lanjutnya, Partai Golkar harus lebih proaktif dalam merespons dan mengomunikasikan isu-isu yang aktual di tengah masyarakat. Haruslah diupayakan agar anggota dewan yang terpilih benar-benar menjadi jembatan antara pusat dengan daerah sehingga  Fraksi Partai Golkar di setiap tingkatan lembaga legislatif menjadi etalase kerja politik partai dalam memperjuangkan aspirasi politik dan politik anggaran, sebab partai yang kuat harus ditunjang pula oleh fraksi yang kuat.

Dalam hal fungsi kaderisasi politik, Airlangga menilai regenerasi dan peran perempuan harus senantiasa diberi ruang yang wajar di dalam partai. Harus dipastikan tak ada yang terjebak pada konflik yang tidak produktif antara kader-kader senior dengan mereka yang lebih muda, dan antara laki-laki dengan perempuan.

“Partai Golkar akan rugi besar jika terjebak dalam konflik antar generasi dan antar gender yang bersifat taktis dan berjangka pendek, yang dapat menutup ruang bagi evolusi menuju budaya kepartaian yang lebih modern, matang dan terbuka,” jelasnya.

Selanjutnya, ke depan, Partai Golkar perlu memperjuangkan pemberlakuan sistem pemilu legislatif yang lebih adil bagi kader-kader yang telah menapaki karir politiknya dari bawah. Tentu itu tanpa menutup ruang bagi mereka yang secara publik lebih dikenal, yang sangat diuntungkan oleh sistem pemilu legislatif yang didasarkan pada prinsip perolehan suara terbanyak.

“Pembaharuan sistem pemilu semacam ini akan memberikan insentif atau dorongan yang positip bagi kalangan muda untuk dengan sepenuh hati menempuh jenjang-jenjang pengkaderan politik yang lebih sistematis dan terstrukrur di dalam partai, di samping juga akan mendorong peningkatan loyalitas para kader terhadap partai.

Terkait pilkada dan pileg, ungkapnya, Golkar harus memastikan pemetaan yang obyektif berbasis data terhadap kondisi dan kesiapan kader dalam pertarungan politik di lapangan. Di samping itu, konsolidasi dan penggalangan dukungan baik di tingkat elite maupun massa, juga perlu ditempatkan dalam kerangka yang tepat dan kondusif.

“Sehingga Partai Golkar benar-benar menjadi partai yang solid ke dalam dan memiliki jangkauan serta kekuatan politik yang makin andal baik di level daerah maupun di level nasional,” kata Airlangga. (jp/ind)