Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) tidak mengkritisi apa yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo telah menunjuk Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian RI melalui surat tertanggal 9 Januari 2015.

“Mereka katakan mereka siap telusuri rekening gendut polisi. Ini bukan wilayah mereka karena usulan calon Kapolri adalah hak prerogratif presiden dan presiden bekerja sudah sesuai UU. Presiden dalam menetapkan calon Kapolri pasti sudah meminta masukan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Jadi mengkritik calon Kapolri sama saja mengkritik presiden,” kata Neta S Pane, di Jakarta, Minggu, (11/1/2015).

Neta menyarankan, agar KPK dan ICW bersinergi dengan Kapolri baru guna memberantas korupsi.

“Sebaiknya berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polri ketimbang terus menjadikan Polri sebagai musuh abadi dengan isu-isu yang tidak bisa dibuktikan,” ujarnya.

Neta mengaku heran dengan kritikan yang dilontarkan KPK dan ICW tersebut. Sebab, kritikan itu dilontarkan saat terjadi suksesi pergantian pimpinan tertinggi Polri.

“KPK yang selalu mengungkit kasus ini hanya bertujuan untuk membunuh karakter para perwira tinggi kepolisian. Langkah KPK dinilainya juga lebih kental nuansa politiknya ketimbang isu pemberantasan korupsi,” tambah dia.

“Kalau memang KPK punya bukti, KPK pasti tidak akan tinggal diam, seperti yang dilakukan KPK pada pelaku-pelaku kejahatan korupsi selama ini,” pungkas Neta. (ant)