Kasus Korupsi Haji, Irgan Chairul Mahfiz Diperiksa KPK

“Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka SDA (Suryadharma Ali),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Priharsa Nugraha


Irgan Chairul Mahfiz (PPP DPR RI)

Indopolitika.com  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil ketua komisi IX DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Irgan Chairul Mahfiz sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013.

“Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka SDA (Suryadharma Ali),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Priharsa Nugraha KPK di Jakarta, Senin, (21/7).

Selain Irgan Chairul Mahfiz, KPK juga memeriksa anggota Komisi X dari fraksi PPP Reni Marlinawati. Irgan dan Reni diketahui sebagai anggota rombongan yang ikut beribadah haji bersama Suryadharma pada 2012.

Selain Irgan dan Reni, KPK juga memeriksa Mochammand Amin yang merupakan suami anggota Komisi X dari fraksi PPP Reni Marlinawati; selanjutnya istri Irgan, Wardatun N. Soenjono; Kiai Haji Noer Muhammad Iskandar, dan istrinya Nur Djazilah.

KPK sebelumnya juga sudah memeriksa sejumlah anggota rombongan lain seperti istri Suryadharma Ali, Wardhatul Asriah, dan menantunya Rendhika Deniardy Harsono. Selain itu KPK telah memeriksa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Banten, Mohammad Margiono, yang mengaku ikut rombongan menteri dengan masuk kategori petugas haji, padahal bukan petugas haji.

KPK dalam kasus ini menduga ada pelanggaran dalam beberapa pokok anggaran yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi. Suryadharma Ali diduga mengajak keluarganya, unsur di luar keluarga, pejabat Kementerian Agama hingga anggota DPR untuk berhaji padahal kuota haji seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat yang sudah mengantre selama bertahun-tahun.

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali menjadi tersangka berdasarkan sangkaan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Dugaan pelanggaran tersebut mencakup anggaran dari sejumlah beberapa pokok yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi yang mencapai Rp1 triliun pada 2012-2013.

Suryadharma Ali sudah mundur dari jabatannya pada 26 Mei 2014, disusul dengan mundurnya Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kemenag Anggito Abimanyu pada 28 Mei 2014.

(ind)

Next post Capres yang Kalah Harus Legowo, yang Menang Jangan Sombong

Previous post Tim Hukum Prabowo-Hatta Ancam Pidanakan KPU, Husni Kamil Manik: Rekapitulasi Jalan Terus

Related Posts