Proses islah di kubu PPP sampai kini masih terus berlanjut. Rencananya penyelesaian dualisme kepengurusan partai berlambang Kabah itu akan dimediasi oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin. Dua kubu itu akan bertemu pada awal bulan Januari 2015.

Kepastian itu disampaikan oleh Wakil Sekretasi Jenderal (Wasekjen) PPP versi Romahurziy, Arsul Sani kemarin.

Menurut Arsul, setelah mendengar Din mau menjadi mediator, pihaknya segera menghubungi Ketua Umum PP Muhammadiyah itu. “Kami menyatakan kesiapan berunding. Dan beliau menanggapi dengan baik. Kami berdua akan dipertemukan,” jelasnya.

Pria yang dulunya anggota DPR dari fraksi PKS itu mengaku, rencana pertemuan itu sudah dikomunikasikan dengan PPP pimpinan Djan Faridz. Arsul mengatakan dia langsung menghubungi Wasekjen Muktamar Jakarta Dimyati. “Mereka juga sepakat untuk segera islah,” paparnya.

Untuk waktu, Arsul menyatakan pertemuan dua kubu itu akan dilakukan pada wala bulan Januari setelah tahun baru. Sedangkan tanggal dan waktu pertemuan, dia belum bisa memastikan. Pasalnya, harus mencocokan dengan kesibukan Dimyati dan Din Syamsudin.

Lalu apa yang akan dibawa dalam perundingan itu? Arsul di awal perundingan perlu dibangun prinsip persatuan. Bahwa PPP harus segera islah untuk menghadapi agenda demokrasi ke depan seperti pilkada serentak yang akan digelar Desember tahun 2015.

Selain itu, kata dia, pihaknya akan menawarkan anggota PPP versi Djan Faridz untuk duduk di kepengurusan. Salah satu posisi yang ditawarkan adalah sekjen dan wasekjen. “Ya, kami membuka pintu bagi Pak DF dan teman-teman disana untuk masuk dalam kepengurussan DPP Pak Romy,” terangnya.

Ditanya terkait target, Arsul mengatakan secepatnya PPP harus islah. Pasalnya PPP harus mempersiapkan pemenangan dalam pilkada serentak tahun 2015. Selain itu, jika terus berseteru makan proses organisasi akan terganggu.

Sementara, Wasekjen PPP kubu Djan Faridz Dimyati mengaku, mendukung proses islah yang dimediatori oleh Din Syamsudin. Dia mengaku, Din merupakan sosok yang tepat. “Dia ketua MUI pasti sudah paham. Dan beliau juga bukan dari kalangan pemerintah, Jadi tidak ada intervensi dari pemerintah,” jelasnya.

Jauh sebelum proses mediasi, dua PPP masih berselisih di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Baik Romy maupun Djan masih belum menunggu putusan resmi dari PTUN terkait kepengurusan mana yang sah. Antara hasil mukatamar Surabaya atau Mukatamar Jakarta. Dengan adanya mediasi itu, besar kemungkinan proses di PTUN tidak akan berlanjut.

Menanggapi itu, Dimyati mengatakan pihaknya masih terus menunggu hasil dari PTUN. Menurut dia, mediasi tidak akan menganggu proses pengadilan. “Kalau sudah islah di PTUN bisa di stop. Namun kalau masih proses perundingan ya tetap berlanjut,” ujarnya.

Lebih lanjut, ditanya terkait tawaran Arsul yang akan mengakomodir kepengurusan Djan Faridz jika nantinya islah, Dimyati enggan berkomentar. “Kami akan selesaikan islah dulu. Itu (bagi-bagi jabatan) nanti,” ujarnya.

Seperti yang diberitahukan, saat ini DPP PPP masih terbelah menjadi dua kubu. Yakni kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz. Keduanya mengklaim sebagai PPP yang sah. Karena tidak ada yang mengalah, karut-marut kepengurusan itu akhirnya harus diselesaikan di meja hijau. (jp/ind)