Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) M. Jafar Hafsah mengatakan, pemerintah sudah selayaknya mendorong swasembada pangan guna mewujudkan kedaulatan pangan sebagai salah satu untur ketahanan negara.

“Kunci dari kedaulatan pangan adalah swasembada, ini menjadi keharusan sebagai keberpihakan nyata bagi petani bangsa sendiri, ” ujar M. Jafar Hafsah  di Jakarta, Sabtu, (13/12).

M. Jafar Hafsah yang juga konseptor Dewan Ketahanan Pangan Nasional itu menjelaskan, yang harus dilakukan pemerintah ke depan dalam mengatasi masalah pangan di negeri ini adalah bagaimana Indonesia memenuhi kebutuhan pangan itu sendiri. Meskipun berbagai kendala masih dihadapi dalam upaya pemenuhan target kedaulatan pangan, namun kedaulatan pangan merupakan sebuah keniscayaan.

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, tanggung jawab pemenuhan kedaulatan pangan merupakan langkah serius yang tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga setiap masyarakat.

“Kalau kita tidak kerjakan tahapan kedaulatan pangan, artinya kita melanggar konstitusi,” ujarnya.

Hal tersebut dinyatakan M. Jafar Hafsah menanggapi Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengatakan swasembada pangan akan bisa terwujud paling lambat dalam tiga tahun ke depan. Amran menjelaskan, swasembada yang dimaksudkan bukan hanya beras, tetapi juga kedelai dan jagung.

“Yang pasti hingga tiga tahun ke depan, swasembada pangan akan terwujud,” katanya.

Untuk meraih swasembada pangan itu, lanjutnya, Pemerintah juga berupaya membuat petani senang dengan harga jual yang bagus. (ind)