Politisi Partai Demokrat, M. Jafar Hafsah menyambut baik telah diserahkannya naskah akademik tentang penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dari Forum Rektor Indonesia (FRI) kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

“Saya sangat menyambut baik, GBHN diperlukan dalam penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia,” kata M. Jafar Hafsah yang juga Mantan Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia, saat dihubungi, di Jakarta, Kamis, (8/1/2015).

M. Jafar Hafsah mengaku telah mendorong agar GBHN dihidupkan kembali sejak dirinya menjadi Ketua Fraksi PD di MPR RI. Dengan adanya GBHN, menurut M. Jafar Hafsah, ada kontrol untuk presiden dalam melaksanakan program pembangunan. Keberadaan GBHN, sambungnya, penting untuk mewujudkan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.

“Jadi, maksud dari GBHN ini yaitu melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggara Nasional, agar bangsa Indonesia bisa maju, makmur, adil, dan sejahtera,” tuturnya.

Dalam naskah akademik yang berjudul berjudul “Mengembalikan Kedaulatan Rakyat  Melalui Penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Kepada Penyelenggara Negara” tersebut, FRI mempertimbangkan konsekuensi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebabkan MPR bukan lembaga negara tertinggi yang melaksanakan kedaulatan rakyat, seperti menyusun GBHN dan menetapkannya. Pra-amandemen UUD 1945, MPR menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar haluan negara. Pasca-amandemen UUD 1945, MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. (ind)