JAKARTA – Statemen Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengungkapkan ada salah satu calon gubernur Banten yang terlibat korupsi memunculkan gejolak di masyarakat. Pernyataan tersebut jika hanya disampaikan tanpa ada proses hukum dikhawatirkan dapat mengganggu proses Pilgub di Banten.

Kondisi ini yang mendorong masyarakat di Banten mendesak KPK agar umumkan saja nama calon gubernur yang terlibat korupsi tersebut dengan tidak perlu menunggu pilgub selesai,
agar pemimpin yang dihasilkan benar-benar bersih dari korupsi.

Sekelompok pemuda dan aktivis yang tergabung dalam Jaringan Aktifis Anti Korupsi (Jangkar) Banten mendatangi Kantor KPK. Mereka menuntut KPK terbuka dan transparan dalam setiap proses penegakan hukum khususnya kasus korupsi di Banten. Jangkar Banten meminta Pimpinan KPK segera mengumumkan secara terbuka, tersangka korupsi dari calon Gubernur Banten 2017. Karena sesungguhnya masyarakat sudah bisa menduga siapa tersangka itu dengan melihat fakta-fakta hukum di pengadilan.

aksi-kpk

Korlap Jangkar Banten Ahmad Fauzan mengatakan sesungguhnya publik bisa  telusuri dan buka dokumen persidangan, fakta hukum jelas mengatakan Cagub Banten 2017 ada yang terindikasi korupsi, dan itu adalah Rano Karno! KPK harus sampaikan ke publik dan segera proses hukum, jangan menunggu Pilkada usai. “KPK harus berani, bekerja tanpa ada tekanan atau deal-deal bawah tangan. KPK jangan kalah oleh kepolisian, mereka berani umumkan tersangka walaupun orangnya sedang ikut pilkada, contohnya Ahok dan Ahmad Dani,” kata Fauzan, Rabu (21/12).

Jangkar Banten juga mendesak Pimpinan KPK dalam menjalankan kinerja kepemimpinannya harus mampu menegakkkan keadilan dan tidak diskriminasi terhadap kasus korupsi yang terjadi, serta tidak terpengaruh pada pertimbangan-pertimbangan politik menjelang Pilgub 2017 ini, serta tidak ikut berpolitik praktis dengan menunda mengungkap figure yang
terindikasi korupsi.

Pimpinan KPK juga  harus mampu memahami suasana batin masyarakat Banten yang mendambakan pemimpin bersih dan anti korupsi yang dihasilkan pada proses Pilgub Banten 2017, jangan sampai yang terpilih adalah figure yang ternyata terlibat korupsi.

“Pimpinan KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi dapat berbuat adil, obyektif dan tidak diskriminatif dengan menunda-nunda pengumuman nama calon
Gubernur yang terindikasi korupsi. Sudah jelas asa cagib tersangka, masa mau diumumkan setelah pilkada. Kalau dia terpilih, yang rugi negara ini!”tandas Fauzan.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahrdjo mengatakan kasus korupsi ada di seputar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2017 dan hal ini menyangkut salah satu calon Gubernur Banten. “Ya, menyangkut salah satu calon,” ujar Agus Rahardjo menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (29/11/2016).

Ketika  ditanya oleh wartawan siapakah salah seorang calon Gubernur Banten yang tersangkut dugaan tindak pidana korupsi, Agus Rahardjo tidak menjawab secara jelas. “Sudah, sudah, nanti saya dibilang mencampuri urusan politik. Nanti, setelah Pilkada selesai akan dituntaskan,” ucap Agus sambil berjalan.

Pada November lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya telah meminta keterangan calon gubernur pertahana Provinsi Banten Rano Karno terkait kasus TPPU Tubagus Chaeri Wardhana (Wawan). Nama Rano Muncul dalam fakta persidangan Wawan. Rano Karno menurut saksi menerima aliran dana dari Wawan yang jumlahnya mencalai belasan miliar.

Permintaan keterangan kepada Rano Karno juga dibenarkan Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK. Saut mengatakan ada beberapa hal yang perlu dimintai penjelasan dari yang bersangkutan. Tak menutup kemungkinan dengan fakta KPK akan segera tetapkan tersangka kasus TPPU Wawan.