Jakarta, – Koordinator  Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, publik harus mengawasi kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dalam proses penjatuhan sanksi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni, terkait program Rp1 miliar untuk tiap RW yang dijanjikan keduanya.

“Karena terdapat indikasi adanya sikap kompromi dari Bawaslu DKI Jakarta, di mana belum apa-apa Bawaslu sudah menyatakan aksi berupa janji pasangan calon untuk memberikan uang Rp1 miliar per RW yang disampaikan pada saat kampanye, hanya merupakan pelanggaran administrasi dan tidak ada unsur pidana,” tegas Petrus.

Berikut ulasan Petrus kepada Netralnews.com, Minggu (4/12/2016), mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon nomor urut satu itu.

Bawaslu Provinsi  DKI Jakarta telah me-release ke publik melalui media bahwa janji pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni berupa akan memberikan uang Rp1 miliar per RW dalam kampanye Pilgub DKI Jakarta, adalah sebagai politik uang oleh karena janji tersebut tidak terdapat di dalam visi dan misi pasangan calon, sehingga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu pelanggaran adminsitrasi dalam kampanye.

Sikap pasangan calon Agus-Sylvi yang menjanjikan dan sikap Bawaslu DKI Jakarta yang mengkategorikan sebagai politik uang, sungguh-sungguh akan mengecewakan para Ketua RW se-DKI Jakarta yang sudah termakan oleh janji manis pasangan calon ini.

Padahal di dalam pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, disebutkan bahwa Calon atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Jika terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Faktanya pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni ketika melakukan kampanye di berbagai tempat kampanye, telah mengobral janji akan memberikan jatah uang Rp1 miliar per RW jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Janji ini kemudian dilakukan penyelidikan oleh Bawaslu dan berdasarkan hasil pengawasan dan penyelidikan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, telah diputuskan bahwa janji pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni berupa jatah uang Rp1 miliar per RW tersebut sebagai pelanggaran administrasi karena janji itu tidak tercantum dalam visi dan misi pasangan calon Agus-Sylvi yang sudah disampaikan ke KPU DKI Jakarta.

Konsekuensi daripada janji politik uang itu maka pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan sanksi pidana oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan ketentuan pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016, tentang Pilkada.

Publik harus mengawasi kinerja Bawaslu dan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam proses penjatuhan sanksi terhadap pasangan calon Agus-Sylvi, karena terdapat indikasi adanya sikap kompromi dari Bawaslu DKI Jakarta, di mana belum apa-apa Bawaslu sudah menyatakan aksi berupa janji pasangan calon untuk memberikan uang Rp1 miliar per RW yang disampaikan pada saat kampanye, hanya merupakan pelanggaran administrasi dan tidak ada unsur pidana.

Padahal yang namanya politik uang dalam kampanye, sudah pasti terkandung maksud untuk mempengaruhi pemilih baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih pasangannya, karena itu proses pidana atas politik uang itu harus dilakukan secara transparan oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian ada atau tidak unsur pidana dalam politik uang harus berdasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan, bahkan harus berdasarkan putusan pengadilan, mengingat pemberian sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana atas pelanggaran hukum dimaksud. (NETRALNEWS.COM)