Jakarta – Jelang Pilkada serentak tahun 2018, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) ingatkan para guru dan pejabat dinas pendidikan daerah untuk tidak terlibat dalam tim sukses (Timses) pemenangan pemilu. Melalui portal pengaduan JPPI di www.laporpendidikan.com, JPPI menerima sejumlah kasus-kasus pendidikan mulai dari kasus pungutan liar, bullying, dan kasus politisasi guru jelang pilkada.

Terkait keterlibatan guru di timses, Koordinator Advokasi dan Investigasi JPPI, Nailul Faruq mengungkapkan, melalui portal pengaduannya JPPI telah menerima pengaduan dari masyarakat kota Palembang terkait keterlibatan sejumlah Kepala Unit Dinas Pendidikan Kota Palembang, Pengurus PGRI Palembang dan Kepala Sekolah SMPN Palembang dalam timses Pemenangan Pilkada dan ikut serta dalam kegiatan peresmian Timses Palembang Pintar yang dilaksanakan oleh pihak calon incumbent.

“Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti tersebut, dan akan segera kami laporkan langsung kepada Kementerian terkait dan Pengurus Besar PGRI, bahwa ada keterlibatan pejabat Diknas Kota dan Pengurus PGRI yang terlibat langsung dalam tim pemenangan Pilkada, ini harus ada sanksi tegas,” ungkap Nailul saat ditemui media di kantornya kawasan Tebet Jakarta Selatan, Jum’at (11/8).

Nailul menjelaskan potensi pelanggaran pilkada pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan modus pemilu pada umumnya. Pelanggaran yang sering terjadi adalah keterlibatan peran guru atau pejabat Dinas Pendidikan daerah dan organisasi guru yang semestinya berlaku independen.

“Politisasti guru memang sangat rawan terjadi. Namun, pelanggaran kasus tersebut jarang mendapat perhatian sehingga luput dari penegakan hukum pemilu. Guru memang memegang posisi pengaruh yang strategis. Dan hal tersebut membuat mereka potensial digerakkan untuk berpartisipasi dalam kampanye yang menguntungkan salah satu calon, umumnya pada calon incumbent,” jelas Nailul

Keterlibatan guru dan pejabat Dinas Pendidikan maupun organisasi guru kadang dapat berubah dari partisipan menjadi bagian dari ”Tim Kampanye” secara langsung atau tidak langsung. Atau menggunakan kewenangan yang melekat padanya untuk mendukung calon tertentu. “Politisasi guru memang bukan suatu yang baru. Misalkan, para guru yang bisa naik pangkat seperti bekerja di dinas pendidikan apabila berhasil memenangkan calon kepala daerah. Jika tidak, mereka bisa kehilangan jabatannya sendiri,” ujarnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. “Institusi pendidikan dan oganisasi guru itu sebagai tempat membina manusia agar bermartabat dan bermoral, tidak direduksi sebagai instrumen transaksi politik. masyarakat juga harus melaporkan apabila ada keterlibatan guru dalam timses pemenangan pemilu,” pungkasnya.-(Fied/RA)