Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak bakal digelar pada 2017 dan 2018. Sementara pada 2019, dilaksanakan Pemilu Legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Ketua Dewan Pakar Nasional Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Theo L Sambuaga mengatakan, situasi politik memang dinamis dan menghangat, khususnya menjelang Pilkada Serentak 2017.

“Kampanye Pilkada Serentak 15 Februari 2017 sudah dimulai sejak Oktober lalu. Sangat disayangkan, kampanye sangat minim menjadi arena adu gagasan dan program, lebih menonjolkan faktor emosi dan kepentingan praktis sesaat,” kata Theo.

Hal itu disampaikan Theo saat menjadi pembicara utama Refleksi Akhir Tahun 2016 Alumni GMNI di Auditorium Gedung CCM, Jakarta, Kamis (29/12).

“Arena Pilkada DKI Jakarta contohnya, diwarnai dan dipanaskan oleh media sosial dengan intrik, fitnah, kampanye negatif, termasuk dengan mengeksploitisir perbedaan latar belakang suku, agama, ras dan antargolongan, terutama tekanan massa dan publik kepada calon gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama,” ujar Theo.

Menurutnya, panasnya Pilkada DKI harus ditangani dengan tepat. “Apabila tidak ditangani tepat, bisa meledak, menjadi konflik sosial dan politik,” ucapnya.

Dia menyatakan, pilkada dan pemilu sepatutnya berlandaskan pada prinsip kedaulatan. Praktik demokrasi mesti sehat, berlandaskan hukum.

“Sistem demokrasi yang masih terus kita konsolidasikan dan sempurnakan telah menjadi landasan kokoh untuk proses pergantian kepemimpinan yang sehat dan teratur,” katanya.

Dia juga menyoroti masih terjadinya praktik politik uang yang transaksional di tengah masyarakat. “Politik uang masih menjadi salah satu unsur yang menodai proses pemilu maupun pilkada. Kepastian hukum dan pengawasan juga hal-hal yang sangat menandai kekurangan yang kita hadapi di lapangan,” imbuhnya.

“Oleh karena itu, demorkasi harus sepenuhnya diperbaiki dan ditingkatkan, karena inilah wujud usaha mewujudkan kedaulatan rakyat.”

(ind/bs)