Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat sumpah jabatan Jaksa Agung terpilih HM Prasetyo di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/11).

Acara yang sempat mundur hingga 1,5 jam ini diangkat dengan Keputusan Presiden (keppres) Nomor 131 tahun 2014 yang dibacakan oleh deputi bidang Sumber Daya Manusia, Kementerian Sekretariat Negara. Keppres tersebut ditetapkan tanggal 20 November 2014.

Pelantikan jaksa agung hanya dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), beberapa menteri di Kabinet Kerja, Wakil Jaksa Agung Andi Niwanto, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf dan beberapa pejabat di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Prasetyo merupakan politikus Partai Nasdem yang pernah menjabat jaksa agung muda pidana umum (jampidum). Dia juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) asal fraksi Nasdem periode 2014-2019.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan Presiden Joko Widodo memang menerima masukan baik dari partai politik (parpol) maupun kalangan profesional untuk menentukan calon jaksa agung.

“Orang yang punya loyalitas, bisa bekerja, punya kapabilitas, punya kredibiltas, itu saja,” kata Tedjo mengenai kriteria calon jaksa agung.

Tedjo menambahkan pemilihan HM Prasetyo tidak perlu dikait-kaitkan dengan kepentingan politik. Keterpilihannya sudah langsung dijamin Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

“Enggak (cuma satu), ada banyak (calonnya). Tapi kan beliau ternyata memilih yang itu, bisa dipercaya, lebih sreg, kan yang makai beliau (Presiden Jokowi),” kata Tedjo yang juga menteri jebolan Partai Nasdem tersebut. (bs/ind)