Salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah memberantas mafia migas yang lama membelit negeri ini. Atas janji yang sama sekali tak gampang dipenuhi itu, dari informasi yang ada saat ini dan jadi perhatian utama adalah sektor hilir, terkait ekspor-impor minyak dan gas.

“Jika kita mengikuti secara rigid saat Pilpres kemarin khususnya pada sektor hilir soal impor crude oil maupun BBM, dalam beberapa kali debat pilpres menjadi titik penekanan Jokowi-JK disektor tersebut, seakan-akan disitu adalah tempat bermainnya mafia migas,” kata Syarief Rahman Wenno, Koordinator Indonesia Energy Watch, dalam keterangan pers yang diterima redaksi indopolitika.com, Jum’at , (2/1/2014).

Atas alasan tersebut, lanjut Wenno, dua bulan pasca pelantikan Jokowi-JK membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang dikoordinir oleh ekonom Faisal Basri. Dalam berbagai pernyataan dimedia Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi dengan tegas menyatakan akan membubarkan Petral yang selama ini dicurigai sebagai area penampungan mafia migas.

“Faisal Basri sebelumnya mengatakan rantai perdagangan impor minyak diganggu jaringan mafia yang berkolaborasi dengan Petral. Faisal mengaku menerima banyak laporan dari orang dalam Pertamina maupun Petral. Ada calo nya. Mereka dapat fee US$ 80 ribu per transaksi pengapalan minyak impor,” beber Wenno.

Lebih spesifik lagi mengenai keberadaan Petral, seperti sudah diketahui bahwa Petral adalah trading company, tangan Pertamina untuk pengadaan minyak sebagai bagian dari national supply security. Namun dalam praktek pengadaan impor minyak, Petral tidak langsung membeli dari produsen tapi lewat perantaraan trader yang cenderung berspekulasi. Beberapa hari kemarin Tim Tata Kelola Migas mengeluarkan rekomendasi terkait eksistensi Petral yaitu pengalihan peran impor crude oli dan BBM dari Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL) ke Integrated Supply Chain (ISC).

Dijelaskan Syarief Rahman Wenno, dari rekommendasi Tim Tata Kelola Migas tersebut ada beberapa hal yang dianalisis, yaitu Pertama, pengalihan kewenangan dari Petral ke ISC bukan sesuatu yang lumrah tapi sebuah isyarat bahwa penilalian publik terhadap Petral yang menjadi basis bermain mafia migas itu terkonfirmasi dengan sendirinya.

Kedua, pemangkasan kewenangan Petral dan tidak jadinya dibubarkan Petral bukanlah cara untuk memutus mata rantai mafia migas karena pasti ISC dalam melakukan tender impor minyak masih tergantung terhadap Petral mengenai mekanisme pasar minyak dunia dan peran barunya sebagai intelijen pasar, apalagi jika Petral kembali memenangi tender yang dilakukan oleh ISC.

Ketiga, ISC dan Petral hanya bertukar peran, pada waktu Pertamina sebelum dipimpin oleh Karen Agustiawan ISC mengendalikan kewenangan sebagai Kebijakan pengadaan minyak dan sebagainya yang dulu pernah dibentuk di zaman Sudirman Said di Pertamina dan langsung berada di bawah kendali Dirut Pertamina. ISC ini yang menentukan pembiayaan dan sebagainya. Petral hanya menjadi pelaksana. ISC dibekukan setelah Karen Agustiawan menjadi Direktur Utama Pertamina. Setelah itu kewenangan penuh ada pada Petral.

“Olehnya itu, Petral dan ISC harus di-bekukan karena fungsinya hanya memperpanjang jalur distribusi sehingga impor BBM dan crude oli menjadi lebih mahal. Mestinya Pertamina bisa langsung impor ke penjual/produsen, seperti menjalin kerjasama dengan Angola negara produsen minyak,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Wenno, pemerintahan Jokowi harus menghapuskan Petral karena sangat tidak produktif dan ada sinyalemen bahwa selama ini Petral digunakan oleh oknum pengusaha, broker, dan partai sebagai mesin ATM. Kalau selisih impor lebih mahal yang menikmati mereka dan rakyat jadi menanggung beban.

“Dengan adanya Petral, negara juga tidak memiliki kemampuan membangun kilang minyak sendiri. Dirut Petral juga sangat berperan dalam impor BBM untuk perpanjangan distribusi. Sehingga Petral dan ISC perlu dibubarkan hanya apakah pemerintahan Jokowi berani?,” pungkasnya . (ind)