Indopolitika.com  Joko Widodo dalam kampanyenya di Indramayu, 17 Juni 2014, menganggap koperasi untuk para nelayan dan petani di Indonesia sudah tidak efektif lagi. Koperasi tidak cukup membantu para nelayan dan petani dalam hal permodalan.

Menurut dia, paling efektif adalah dengan memberikan bantuan langsung supaya subsidi pemerintah untuk petani dan nelayan itu langsung dirasakan.

Salah satu solusinya apabila diberi mandat oleh rakyat, dia bersama Jusuf Kalla akan membangun bank agro maritim dan agro bisnis di setiap daerah yang produktivitas pertanian dan perikanannya sangat besar.

Jokowi mengaku hal itu memang bukan inovasi baru. Tetapi, menurutnya, sistemnya yang diperbaiki, sehingga masyarakat, petani, dan nelayan bisa menikmati bantuan langsung dari pemerintah.

Anehnya, pernyataan itu dibantah Jokowi sendiri dalam debat Capres-Cawapres yang digelar Sabtu, (5/7). Dia menganggap saingannya dalam pilpres, Prabowo Subianto salah dengar soal pernyataannya tentang koperasi. “Mungkin Bapak salah baca atau salah dengar,” imbuh Jokowi.

Jokowi kemudian berargumen bahwa Indonesia butuh dengan koperasi. Ia membenarkan ucapan Prabowo bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia.

Diprotes

Rencana capres nomor urut dua, Joko Widodo, mengganti koperasi dengan bank menuai protes dari banyak kalangan.

Ketua Umum Garda Muda Nasional (GMN), Kuntum Khairu Basa, memaparkan rencana tersebut menurutnya dibangun atas ketidakpahaman akan koperasi. “Koperasi itu jaringannya sangat kuat, hingga ke pedalaman,” imbuhnya, di Jakarta, ahad (6/7).

Lembaga keuangan ini sudah mengakar. Masyarakat sangat membutuhkan mereka untuk menopang kewirausahaan yang sedang digeluti. Belum lagi Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang manajemennya ada pada kementerian koperasi.

Lembaga ini banyak menyentuh masyarakat bawah yang tidak dapat mengakses bank. “Kalau semua ini dihapus, maka Jokowi sama saja memulai sistem baru yang menghabiskan waktu serta tenaga,” imbuhnya. (ind)