Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mendiamkan fakta persidangan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Dimana dalam fakta persidangan yang tertuang dalam pertimbangan putusan Wawan terkait dengan kesaksian bendahara PT Bali Pasific Pratama Cabang Serang Yayah Rodiah bahwa ada aliran Rp1,25 miliar ditambah sekitar Rp7,5 miliar ke Rano Karno. Hal itu tentu tidak akan didiamkan. Apalagi bila benar sudah ada bukti kuitansi yang menguatkan dugaan atau indikasi tersebut.

“Terkait dengan fakta-fakta persidangan, sebagaimana sudah dijawab berulang kali sebelumnya dan juga dalam banyak perkara, fakta-fakta persidangan pasti menjadi salah satu informasi penting bagi KPK untuk memproses pihak-pihak yang disebut dalam fakta persidangan tersebut. Kami harus mengumpulkan bukti-bukti dan informasi lain,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Febri mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan pendalaman terkait fakta persidangan itu. Namun, Febri tidak menampik saat disinggung bahwa dalam kasus Wawan ada dugaan atau indikasi aliran uang ke Rano Karno selaku Wakil Bupati Tangerang atau Wakil Gubernur Banten.

“Terkait dengan pengumuman adanya calon gubernur yang terindikasi korupsi, kami sampaikan bahwa sebagaimana penanganan perkara secara umum di KPK maka pengumuman orang-orang yang menjadi tersangka akan dilakukan setelah penyidikan dilakukan, kemudian disampaikan ke publik. Itu kurang lebih yang disampaikan dan dibicarakan dalam pertemuan tersebut,” ujar dia.

Namun, kata dia, dalam penanganan perkara dan penegakan hukum penyidik KPK tidak dapat diintervensi oleh proses politik. KPK, kata dia, berjalan sesuai dengan koridor di hukum acara pidana. Sehingga, KPK tidak bisa didorong dan dipaksa atau apalagi melalui upaya-upaya di luar jalur hukum.

“Penanganan perkara akan dilakukan sepanjang kami punya cukup informasi dan bukti, untuk meningkatkan sebuah perkara ke penyidikan,” tandas Febri.

Febri dalam kesempatan ini membenarkan bahwa Kuasa Hukum Wahidin Halim datang ke KPK. Menurut dia kedatangan mereka terkait dengan dugaan adanya indikasi tindak pidana korupsi (tipikor) yang dilakukan salah satu calon gubernur Banten yang sedang mengikuti Pilgub Banten 2017.

Penerimaan kedatangan tersebut sebagai tindak lanjut dari surat dan dokumen yang ditujukan ke pimpinan KPK dan dimasukan pada pekan pertama Desember 2016. Tapi, Febri mengaku tidak mengetahui secara rinci isi dokumen yang dilampirkan tim hukum WH itu.

“Sebagai institusi negara tentu saja kami merespon surat tersebut. Sebelum direspon tentu saja surat tersebut harus perlu lebih dipelajari terlebih dahulu,” kata Febri.

Pada saat pertemuan itu, ia menyampaikan ke tim hukum WH bahwa KPK sudah melakukan serangkaian penanganan perkara di lingkungan Provinsi Banten. Penanganan tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus suap pengurusan sengketa pilkada terhadap Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan, dan kawan-kawan (dkk).

Ramdan Alamsyah selaku kuasa hukum Wahidin Halim membenarkan, pada Senin (16/1/2017) pihaknya datang ke KPK untuk menanyakan kelanjutan dari surat dan dokumen yang dilayangkan ke pimpinan KPK pada 9 Desember 2016. Ramdan dan dua koleganya diterima langsung oleh Febri Diansyah yang didampingi satu staf Biro Humas KPK.

Dia menuturkan, kalau melihat dari dokumen putusan atas nama Wawan yang diakses dari laman Direktori putusan Mahkamah Agung tidak ada nama Wahidin, sehubungan dengan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya bahwa ada calon gubernur Banten yang diincar KPK.

“Dalam direkori putusan MA hanya ada satu nama, itu RK. Prosesnya dalam tahapan penyelidikan atau penyidikan itu menjadi kewenangan KPK. KPK berjanji kepada kita akan segera. KPK berkomitmen dengan kita akan diumumkan dalam waktu dekat. Tapi jangan sampai juga merusak situasi pilkada. Jadi setelah pilkada pasti akan diumumkan. Dan, kita meminta itu,” ujar Ramdan.

Dia melanjutkan, untuk surat yang dilayangkan maka KPK lewat Febri berjanji akan membalas secara tertulis dalam jangka waktu beberapa hari ke depan. Sesuai aturan atau prosedur tetap yang ada di Biro Humas yakni sekitar 14 hari kerja. Ramdan menggariskan, untuk dugaan atau indikasi penerimaan Rano Karno memang berhubungan dengan kasus Wawan dan/atau Ratu Atut Chosiyah selaku gubernur Banten.

“Dalam pertemuan kemarin (Senin) kami sampaikan bahwa kami, Wahidin Halim dan Andika siap menandatangani pakta integritas dengan KPK. Pakta integritas itu sedang akan disusun. Jadi kita komitmen, sebelum jadi gubernur dan wagub kita sudah siap,” ujar dia.