Kandidat ketua DPR jangan sampai dicurigai korupsi. “Baru berstatus tercurigai saja sudah bermasalah, apalagi tersangka dan terdakwa,” papar Direktur Emrus Corner, Emrus Sihombing, saat dihubungi, Senin (25/8).

Pakar politik dari Universitas Pelita Harapan ini menegaskan, lembaga legislasi haruslah dipimpin orang – orang yang tidak tersangkut paut dengan perkara korupsi apapun. Sedikit saja pernah berkaitan dengan korupsi, maka akan muncul banyak kekhawatiran.

Emrus menyatakan, kekhawatiran pertama, DPR kehilangan legitimasi. Rakyat semakin tidak percaya. Produk legislasi, pengawasan, dan penyusunan anggaran di DPR akan dinilai negatif oleh masyarakat. “Bahaya ini jika dibiarkan,” imbuhnya.

Seperti yang santer diberitakan, koalisi merah putih akan mengusung calon dari Golkar, Setya Novanto, sebagai ketua dpr ri dr partai golkar. Salah satu deal politik koalisi merah putih adalah ketua dpr yang akan diserahkan kepada kader partai Golkar.

Selain Novanto, kader Golkar lainnya yang bermunculan mengincar posisi ketua DPR adalah Fadel Muhammad, Ade Komarudin, Erlangga Hartarto, dan Agun Gunanjar Sudarsa.

Nama Novanto kerap dikaitkan dengan sejumlah perkara korupsi, seperti e KTP, penganggaran PON di Riau, pilkada jatim, dan beberapa kasus korupsi lainnya. Novanto kerap membantah keterlibatannya.

Novanto juga dikenal sangat dekat dengan Ketum Golkar, Aburizal Bakrie. Apa yang menjadi kebijakan Ical pasti didukung sepenuhnya oleh Novanto. (bd/ind)