Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 10 tahun kepada mantan deputi gubernur Bank Indonesia bidang pengelolaan moneter dan devisa, Budi, Mulya, dalam kasus pemberian dana talangan Bank Century.

“Menyatakan terdakwa Budi Mulya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primer dan menjatuhkan dakwaan pidana selama 10 tahun dan pidana denda Rp500 juta dengan ketentuan diganti pidana kurungan 5 bulan,” kata hakim ketua majelis Aviantara, Rabu (16/07).

Tuntutan ini lebih rendah dari Klik tuntutan jaksa yaitu penjara 17 tahun dan denda Rp800 juta subsider delapan bulan kurungan yang masih ditambah uang pengganti Rp1 miliar subsider 3 tahun kurungan.

Denda pengganti sebesar Rp1 miliar itu, menurut jaksa saat itu, sama dengan jumlah uang yang dipinjamkan oleh pemilik Bank Century, Robert Tantular kepada terdakwa saat Bank Century sudah masuk dalam pengawasan BI.

“Memutuskan uang pengganti sebesar Rp1 miliar tidak diperlukan karena Robert Tantular menerangkan bahwa uang pinjaman itu sudah dikembalikan pada 2009 dan karena terdakwa tidak menikmati dari hasil tindak pidana korupsi maka tuntutan penuntut umum agar terdakwa membayar uang pengganti haruslah ditolak,” kata Aviantara.

Tolak argumen

Budi Mulya sendiri dalam persidangan sebelumnya telah mengaku lalai telah meminjam uang kepada Robert Tantular.

Majelis hakim menilai Budi Mulya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena pemberian dana talangan atau Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) untuk Bank Century dilakukan tanpa analisa mendalam.

Hakim menolak argumen bahwa pemberian FPJP dilakukan untuk menghindarkan Indonesia dari Klik dampak krisis finansial global karena berdasarkan pemaparan para ahli, krisis global tidak akan berdampak pada Indonesia. Masalah likuiditas yang dihadapi Bank Century, bukan disebabkan oleh krisis global, namun karena masalah yang sudah membelit bank itu sejak 2005.

Budi Mulya, yang dinyatakan merugikan negara sebesar Rp8,5 triliun, mengatakan akan mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim tersebut. (jjs)