Pemerintah meluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) dan Reforma Agraria yang bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu ketersediaan lahan, pemberian kesempatan, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Paket kebijakan itu dimaksudkan untuk mendorong pemerataan dan kualitas ekonomi rakyat. Menurut pemerintah, perekonomian nasional yang berasaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil akan terus diperkuat.

Karena itu, kebijakan harus berlandaskan keadilan agar rakyat mendapatkan apa yang mereka butuhkan (equity) untuk meningkatkan kualitas hidupnya, bukan sekadar equality atau kesamaan perlakuan semata. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi harus menyentuh seluruh masyarakat. Dalam keterangan tertulis di Jakarta beberapa waktu lalu, Menko Perekonomian, Darmin Nasution, menyebutkan pemerintah akan fokus pada empat program yang dikenal dengan Quick Wins.

Kebijakan itu menitikberatkan pada Reforma Agraria, termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pendidikan dan pelatihan vokasi , perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan, serta ritel modern dan pasar tradisional. “KPE sendiri didesain menjadi satu kebijakan yang koheren dan efektif dalam mengurangi ketimpangan yang berbasis pemerataan ekonomi. Dari ketiga pilar utama itu, terdapat 10 bidang yang dinilai menjadi sumber ketimpangan di masyarakat,” jelasnya.

Pilar Pertama berdasarkan lahan akan mencakup reforma agraria dan perhutanan sosial, pertanian dalam kaitannya dengan isu petani tanpa lahan, perkebunan terkait dengan rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas, perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan dan nelayan serta petani budi daya rumput laut. Pilar kedua, berdasarkan kesempatan, akan menyasar permasalahan sistem pajak , manufaktur dan informasi teknologi, perkembangan pasar ritel dan pasar tradisional, serta pembiayaan dengan dana pemerintah.

Terakhir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia ditargetkan untuk menyelesaikan isu vokasional, kewirausahaan, dan pasar tenaga kerja. Darmin mengatakan KPE sesuai profil perekonomian Indonesia saat ini yang membutuhkan antisipasi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas.

“Saya optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan terus meningkat. Untuk itu, kita perlu merancang kebijakan pemerataan ekonomi agar terwujud transformasi ekonomi- sosial berkualitas,” kata Darmin.

Paket kebijakan itu disampaikan berselang beberapa hari setelah Menteri Darmin mengungkapkan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I-2017 mencapai 4,95 persen secara tahunan (yoy), cenderung sama dibandingkan capaian pada triwulan IV-2016 sebesar 4,94 persen.

Konsumsi domestik yang selama ini menjadi mesin utama penggerak pertumbuhan cenderung melemah. Pada saat bersamaan, mesin penggerak lainnya, seperti investasi dan ekspor, belum mampu membantu mendorong pertumbuhan. (kj/ind)