Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Soedarmo kembali menekankan pentingnya aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.

Menurutnya, konflik dalam Pilkada bisa timbul jika PNS tidak menjaga netralitasnya, khususnya selama masa tahapan kampanye berlangsung.

“Semua memungkinkan memunculkan konflik, termasuk netralitas PNS ini agar menjadi perhatian,” ujar Soedarmo dalam pengarahan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) se-Indonesia.

Ia mengatakan pantauan Ditjen PolPum Kemendagri terkait pelanggaran berpotensi konflik yang laporannya banyak masuk yakni mengenai keberpihakan oknum PNS dalam kampanye. Hal ini selain melanggar Undang-undang, jika dibiarkan akan menimbulkan konflik di daerah tersebut.

“Ini juga menjadi tanggung jawab temen-temen daerah juga, saya berharap ini nggak terjadi, kampanye masih panjang, saya harap betul tim monitoring ini bekerja dengan maksimal,” kata mantan Deputi Badan Intelejen Negara (BIN) tersebut.

Selain itu juga, ia meminta agar Sentra Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di daerah dapat berfungsi maksimal dalam menangani permasalahan di Pilkada. Termasuk bersikap tegas menindak pelanggaran yang dilakukan selama Pilkada berlangsung.

“Kita juga harus dorong Gakkumdu ini berani tegas dan melaksanaakn tugas-tegasnya, tidak memihak pada satu paslon, sikap tidak netral dari Gakkumdu akan muncul konflik yg kemungkinan terjadi,” jelasnya.

Ada pun laporan keterlibatan PNS/ASN dalam politik praktis pada tahapan Pilkada serentak 2015 sesuai data Dirjen PolPum di beberapa daerah yakni Simalungun (Sumatera Utara), Bantul (DIY) Sumbawa Barat (NTB), Muna (Sultra).

Sementara laporan kasus kericuhan, pengrusakan, kekerasan serta intimidasi penyelenggara Pilkada di daerah yakni pengrusakan Kantor KPU Nabire, pengrusakan kantor KPU Manggarai Barat, pembacokan calon kepala daerah di Lamongan Jatim, intimidasi kepada anggota Mataram, penganiayaan/pemukulan terhadap ketua KPU Toli-toli Sulteng pada penetapan pasangan calon, dan kericuhan massa di depan kantor KPU Ogan Ilir (Sumsel). (rep/ind)