Indopolitika.com  Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Ari Dwipayana, menilai deklarasi koalisi permanen dari partai politik pendukung kubu Prabowo-Hatta yang berlangsung di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada Senin (14/7) terkesan dipaksakan untuk mengejar tujuan politik jangka pendek.

“Dengan basis tujuan jangka pendek seperti itu, maka kepermanenan dari koalisi itu diragukan. Walaupun ada upaya untuk mencari-cari platform yang sama pada Pancasila,” kata Ari.

Namun, basis kesamaan platform ideologi dan kebijakan mereka sebenarnya belum jelas. Akhirnya koalisi ini hanya sebagai upaya memberi rasa aman dan nyaman bagi elite setelah tanggal 22 Juli, kata Ari Dwipayana, Selasa, (15/7).

Kesan itu begitu tampak mengingat sebelum pemungutan suara pilpres digelar, manuver koalisi permanen dilakukan untuk memperoleh insentif elektoral. Sementara pascapilpres, koalisi permanen itu adalah sebagai respon dinamika internal di Golkar.

Sebagaimana diketahui, saat ini di internal Golkar sudah ada wacana belok arah koalisi seiring peluang kemenangan Jokowi-JK yang memang lebih besar melihat hasil hitung cepat atau “quick count” lembaga-lembaga survei kredibel.

“Hasil Pilpres akan berimplikasi pada menguatnya polarisasi internal yang sempat tertahan menjelang pilpres, terutama di tubuh PPP dan Golkar. Dengan polarisasi yang semakin menguat akan jadi titik kritis pada elite pengendali partai yang saat ini mengikatkan diri pada Koalisi Merah Putih,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ari berpendapat, keraguan pada masa depan Koalisi Merah Putih semakin kuat tatkala Partai Demokrat sama sekali tidak mengirim ketua umum dan sekjen seperti halnya partai lain.

“Ini menunjukkan Partai Demokrat tidak mau terlibat dalam manuver jangka pendek Partai Gerindra maupun Golkar. Sampai di sini Partai Demokrat mengirimkan sinyal yang berbeda dengan arus besar enam partai lain dalam Koalisi Merah Putih,” jelasnya.

Koalisi Merah Putih yang berisi Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7).

Mereka mendeklarasikan koalisi permanen dari partai-partai yang mengusung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Dalam acara itu, juga dilakukan penandatanganan “Memorandum of Understanding” (MoU) atau nota kesepahaman sebagai bukti kekompakkan Koalisi Merah Putih. (ant/ind)