Kerja sama antara Kejaksaan Agung dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) membuahkan hasil yang signifikan. Khususnya untuk wilayah Sulawesi dan Maluku, Kejaksaan telah menyelesaikan 765 Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan realisasi iuran senilai Rp16,80 milyar selama periode 2016 hingga Agustus 2017.

Tidak hanya berhasil memulihkan uang negara, kerja sama tersebut juga telah meningkatkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Sulawesi dan Maluku yang bertambah sebanyak 1.025 orang.

“Pertimbangan hukum dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan sumbangsih Kejaksaan agar para pekerja memperoleh haknya mendapatkan jaminan sosial” kata Plt Sekretaris Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Tarmizi dalam acara Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kerja Sama dengan Kejaksaan, di Makasar, Sulawesi Selatan, Senin (18/9/2017).

Tak hanya di Sulawesi dan Maluku, kerja sama kedua institusi ini juga menunjukan hasil yang menggembirakan di Papua, di mana dalam dua tahun terakhir tercatat sudah 233 SKK yang diselesaikan oleh Kejaksaan, dengan potensi iuran mencapai Rp228,21 Juta.

Adapun SKK yang diajukan BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari perusahaan menunggak iuran, Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), dan Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) program, upah, serta tenaga kerja.

Untuk terus meningkatkan mutu kerja sama, terang Tarmizi, kedua institusi sepakat untuk mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala, dalam mengukur efektivitas penerapan regulasi atas peningkatan jumlah perusahaan yang patuh terhadap aturan sesuai ketentuan.

Kerja sama antara Kejaksaan Agung dan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk penegakan regulasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja Indonesia dapat tercapai. Sehingga, ke depannya diharapkan para pekerja dapat terlindungi haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap Kejaksaan di Sulawesi, Maluku, dan Papua dapat memberikan dukungan penuh dalam penegakan regulasi ini, agar semua pekerja mendapatkan hak perlindungan mereka atas jaminan sosial,” ujar Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Enda Ilyas Lubis.

Sejalan dengan hal itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku Sudirman Simamora menjelaskan bahwa pemberi kerja wajib memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerjanya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Namun, pada prakteknya masih banyak yang menyimpang dari aturan. “Kerja sama dengan Kejaksaan ini merupakan salah satu tindakan yang kami lakukan untuk menegakkan regulasi yang ada,” ucapnya.

Di samping itu, untuk mendukung penegakan regulasi, BPJS Ketenagakerjaan juga mengeluarkan fitur baru pada BPJSTK Mobile, yakni kanal pelaporan yang aman dan terpercaya.

Dijelaskan, fitur tersebut memungkinkan pengguna aplikasi untuk dapat menginformasikan langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait ketidaksesuaian data upah, status masa aktif tenaga kerja, dan perkiraan jumlah karyawan yang sebenarnya. (jpp/ind)