Suasana politik menjelang Pilkada yang akan dihelat pada 9 Desember 2015 mulai memanas terutama dalam perebutan tiket partai Politik. Apalagi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terbaru yang memberikan ruang kepada dinasti politik. Tiket partai politik yang terbatas menjadi rebutan para politisi yang hendak maju, sehingga tak heran banyak menimbulkan gesekan seperti yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Seperti diketahui, Senin (22/6) terjadi pembakaran bendera Partai NasDem yang dilakukan oleh kadernya karena tidak puas terhadap pimpinan wilayah, Syahrial Oesman dan DPP yang menunjuk Helmi Yahya sebagai bakal calon bupati daripada Ahmad Syafe’i yang notabene kader. Penolakan kader NasDem Ogan Ilir terhadap Helmi Yahya terus berlanjut hingga hari ini.

Kekecewaan juga terjadi pada Ketua DPC Partai Demokrat OI, Kanoviyandri Rasyid, yang sebelumnya telah serius melakukan konsolidasi dan sosialisasi  pemenangan. Aura kecewa muncul saat beredar kabar di sejumlah media bahwa DPD Demokrat Sumsel lebih merekom Helmi Yahya berdampingan dengan Muchendi yang notabene anak kandungnya sendiri.

Menurut Kanoviyandri, permainan ketua DPD Demokrat Sumsel terlihat sejak dimunculkannya dua rekomendari kepada DPP Partai Demokrat yang salah satunya ada Helmi Yahya. Pasalnya, Helmi Yahya tidak ikut penjaringan dan tak ada rekomendari ditingkat DPC, tapi tiba-tiba masuk dalam rekomendasi ke DPP.

Kanoviyandri atau yang biasa dipanggil Ujang mengklaim dirinya yang paling berhak maju dan direkomendasi oleh DPD I dan DPP mengingat ia adalah ketua partai dan yang juga berjasa membesarkan partai Demokrat di OI. Apalagi menurutnya, SBY secara tegas menginstruksikan untuk mendahulukan kader.

“Saya berharap berita yang beredar bahwa DPP Demokrat mengeluarkan rekomendasi untuk orang lain (Helmi Yahya) itu tidak benar. Kalau pun ternyata benar, saya memohon kepada DPP untuk meninjau ulang hal tersebut. Saya juga berharap agar DPD konsisten menjalankan arahan pak SBY mendahulukan kader sendiri dengan membuat rekomendasi baru ke DPP,” sebut dia.

Menanggapi berbagai kisruh terkait pencalonan dalam Pilkada tersebut, peneliti senior Visi Indonesia, Imam Mustofa menyerukan agar partai politik dalam bertarung dalam Pilkada 2015 ini untuk tidak melakukan politik ‘mie instan’. Mencari jalan pintas untuk menang dengan mengambil artis terkenal, tanpa memperdulikan kader yang sudah berjuang merintis karir politik dari bawah. Sebab kalau hal itu tetap dilakukan dikawatirkan tidak ada yang mau berkarir dan membangun partai karena tak ada garansi mendapatkan dukungan.

“Politik ‘mie instan’ harus segera diakhiri, sebab kalau tidak, maka yang akan rugi partai politik itu sendiri. Jangan karena ingin menang kemudian mengambil jalan pintas mengambil artis dan menyingkirkan kader internal,” ujar Imam Mustofa dalam rilisnya, Senin (13/7).

Tambah Imam Mustofa, politik ‘mie instan’ rentan menimbulkan penyakit. Partai menjadi rapuh karena diisi kader-kader instan yang miskin ideologis yang pada akhirnya merugikan konsolidasi demokrasi. (rm/ind)