Ketua DPR Setya Novanto langsung merespon keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri, untuk selanjutnya mengusulkan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Novanto menegaskan bahwa keputusan presiden tetap harus dihormati.

“Saya hargai dan hormati presiden yang sudah ambil sikap pembatalan BG dan mencalonkan BH (badrodin, red),” kata Novanto dalam konferensi pers di gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/2) sore.

Namun, politikus Partai Golkar itu mengingatkan Jokowi bahwa Badrodin tetap harus mendapat persetujuan DPR untuk bisa duduk sebagai Kapolri definitif. Hal itu mengacu pada  UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.  “Sesuai dengan mekanisme itu harus ada persetujuan DPR,” tegasnya.

Hanya saja, Novanto mengatakan bahwa pihaknya belum menerima surat dari presiden tentang pengusulan nama Badrodin sebagai calon Kapolri. Kalaupun presiden memang sudah mengirim surat tentang pengusulan nama calon Kapolri, lanjut Novanto, maka proses di DPR baru bisa dimulai usai masa reses yang berakhir Maret mendatang.

“Sampai saat ini saya belum terima surat presiden. Tapi JK (Wapres Jusuf Kalla) sudah hubungi kami. Karena sekarang reses, akan dijalankan kembali pada 22 Maret (2015),” jelasnya. (jp/ind)