Meski secara umum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di 101 wilayah pada 2017 cukup bagus, pola penanganan di sejumlah daerah berbeda-beda. Karena itu, Komisi II DPR akan menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

“Yang utama dalam persiapan Pilkada 2018 adalah mengevaluasi Pilkada 2017. Secara umum, sebenarnya sudah cukup bagus,” kata anggota Komisi II Achmad Baidowi, Senin (24/4).

Menurutnya, ada beberapa catatan penting. Salah satunya, ditemukan persoalan di 30 daerah yang pola penanganannya tidak sama. “Padahal persoalan tersebut memiliki kasus yang sama. Sebagian berujung pada pencoretan pasangan calon, dan sebagian lain tidak,” ujarnya. Hal semacam itu, menurut Baidowi, jangan sampai terulang pada Pilkada 2018.

Dia juga menegaskan agar naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) harus direalisasikan tepat waktu. “Jadi, tidak mengganggu tahapan pilkada. Kami yakin, dengan pengalaman yang dimiliki, komisioner KPU dan Bawaslu mampu melaksanakan tugas-tugas dalam menyukseskan pilkada.”

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menambahkan, rapat perdana dengan komisioner baru KPU dan Bawaslu dijadwalkan pada Selasa (25/4). Di lain pihak, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mendesak DPR segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Sebab, keterlambatan pembahasan RUU itu sangat memengaruhi penyelenggaraan pemilu.

“Masalah teknis pemilu bukan semata-mata kesalahan penyelenggara. Komisi II DPR memiliki peran terbesar, seandainya pemilu serentak 2019 menuai banyak masalah,” kata Deputi Kajian KIPP Indonesia Adrian Habibi dalam siaran pers, kemarin.

Sulitkan Parpol

Menurutnya, penyelenggara pemilu dipastikan kesulitan membahas Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu, khususnya bila UU Pemilu terlambat disahkan. “KIPP Indonesia akan mengingatkan para pembahas RUU Pemilu. Sebab, semua organisasi masyarakat sipil yang selama ini fokus memantau pemilu, siap mencatat dalam buku harian gerakan, terutama atas keterlambatan penyelesaian RUU Pemilu,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan para ketua umum partai politik agar memerintahkan anggota di DPR yang membahas RUU Pemilu supaya mempercepat pembahasan. Sebab, jangan sampai keterlambatan itu justru menyulitkan parpol saat mendaftar sebagai peserta pemilu.

“Akibatnya, kekisruhan antara calon peserta dan penyelenggara pemilu terjadi. Bila muncul di kemudian hari, harus diingat bahwa kejadian tersebut merupakan dampak lambatnya pembahasan RUU Pemilu.” Andrian menambahkan, bila RUU Pemilu tidak pasti kapan selesai, maka para pembahas harus menjelaskan secara detail.

Antara lain mengenai sampai pasal berapa yang sudah dibahas, kenapa lama membahas, dan apa yang menjadi penghambat. “Padahal, pansus telah belajar pemilu di Jerman dan Meksiko. Mungkin karena masukan dari pakar dan pegiat pemilu Indonesia belum mampu memuaskan hasrat pembentuk UU,” ujarnya.

Ia mendesak anggota DPR, khususnya yang telah belajar pemilu di Jerman dan Meksiko, berperan aktif menyelesaikan RUU. Pansus RUU Pemilu juga tidak boleh diganggu oleh persoalan DPD, UU MD3, atau agenda reses. Pembahasan RUU Pemilu, imbuh Adria, sudah membuat bosan rakyat. Sebab, sampai saat ini mereka harus menunggu dan terus menunggu. “Sampai sekarang kami semua belum tahu kapan RUU Pemilu berganti nama menjadi UU Pemilu.

Seakan tanpa berdosa, para ‘yang terhormat’ masih saja memiliki sejuta alasan. RUU Pemilu tidak boleh tersandera oleh kepentingan politik atau alasan menyatukan persepsi parpol di Senayan,” tuturnya. (pr/ind)