Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pihaknya akan menjadi opisisi yang kuat karena telah “menguasai” parlemen.

Politikus partai Gerindra ini juga mengancam Jokowi harus “membayar” atas apa yang disebutnya sebagai “personal betrayal“.

“Jokowi Will Have To Pay For His Betrayal ,” demikian ditulis Global Indonesian Voices mengutip pernyataan Hashim di Wallstreet Journal, Senin (6/10/2014).

Hashim mengatakan hubungannya dengan Jokowi jadi motivasi untuk berperan aktif di parlemen. Dia menyebut Jokowi sebagai seorang “personal betrayal”.  Hashim juga menyinggung soal kerugian Rp52 miliar yang harus ditanggungnya seusai mengampanyekan Jokowi.

Hashim mengisyaratkan Koalisi Merah Putih (KMP) yang kini telah menguasai sebagian besar kursi Pimpinan DPR dan MPR akan melakukan pergerakan yang lebih aktif.

Dia menyebut KMP akan menjadi kekuatan parlemen yang aktif dan konstruktif.

Hashim juga mengatakan saat ini Prabowo Subianto berada di balik kebijakan-kebijakan penting yang digulirkan parlemen. “Prabowo dan pemimpin partai koalisi lainnya akan memimpin sebuah oposisi yang aktif. Kami akan mampu mengontrol agenda legislatif,” katanya.

Ultimatum pertama Hashim adalah soal hak veto. Mendapat kekuasaan di sebagian besar kursi kepemimpinan membuat Koalisi Merah putih yang diusung Prabowo Subianto akan mengajukan kekuatan veto bagi sejumlah posisi dalam kewenangan presiden.

Dikatakan Hashim, koalisi ini akan mengajukan kekuatan veto atas 100 posisi yang berada dalam kewenangan presiden, di antaranya kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, para anggota Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Hashim mengibaratkan hubungan Jokowi dengan DPR dalam lima tahun ke depan akan mirip dengan apa yang terjadi di Amerika ketika Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang berasal dari Partai Demokrat seringkali menghadapi kebuntuan di kongres yang dikuasai Partai Republik.

Meski begitu Hashim menolak dikatakan akan memerankan karakter antagonis. Dia menyebut langkah KMP adalah untuk melakukan konstruksi kebijakan dan tidak ada upaya untuk menghancurkan pemerintahan. (sp/ind)