Koalisi Mahasiswa UIN (KMU) menunggu terobosan Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk membuat solusi atas pengelolaan universitas Islam di seluruh Indonesia.

“Kami mendesak Presiden Jokowi agar seluruh pendidikan tinggi dikelola oleh satu kementerian, yaitu kementerian riset dan pendidikan tinggi,” ujar juru bicara KMU, Sintia Aulia Rahmah di Jakarta, Rabu (29/10).

Dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK, ada dua kementerian yang hampir sama atau banyak bersinggungan satu sama lain dalam tugas mengelola pendidikan tinggi, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.

Menurut aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut, fungsi kementrian agama yang terlalu banyak membuat perguruan tinggi islam tidak terurus dan berakibat pada daya saing kampus.

“Kemenag lebih idela fokus memikirkan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan umat beragama,” kata Sintia.

Selain itu, ia menambahkan, Perguruan tinggi islam harus didorong untuk mengembangkan fakultas keilmuannya ke semua sektor seperti teknik sipil, pertambangan, perminyakan dan lain-lain.

“Sifat unik dari perguruan tinggi islam tidak bisa dihilangkan, karena memilki ciri khas keagamaan. Namun, kami melihat perguruan tinggi islam akan lebih fleksibel jika dibawah naungan kementerian riset dan pendidikan tinggi nantinya,” pungkasnya. (ind)