Konfederasi Organisasi Daerah Nusantara (Kode Nusa) yang merupakan gabungan organisasi mahasiswa daerah dari Aceh sampai Papua menedesak KPK agar kasus dugaan suap Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin dijadikan pintu masuk untuk membongkar korupsi pada sektor minyak dan gas di tanah air.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Usep Mujani dari Kode Nusa pada Sabtu (6/12) di Jakarta. Menurutnya, selain di Bangkalan, kontrak migas di sejumlah daerah terindikasi bermasalah.

Ia menduga modus serupa terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya, 68 persen wilayah Indonesia yang berasal dari kekayaan pertambangan dan migas menjadi lahan eksploitasi para mafia.

“Kami mendukung KPK  dan Tim Reformassi Tata Kelola Migas untuk meberantas mafia migas hingga ke daerah, namun tidak berarti menghilangkan peran daerah untuk mengelola migas sendiri, harusnya infrastruktur migas di daerah yang diperbaiki,” ujar Usep

Menurut dia, saat ini daerah mendapat jatah sebesar 10 persen, banyak trader-trader yang bermain di daerah dengan memanfaatkan pasokan dan pengelolaan gas jatah daerah.

Selain itu, Kode Nusa juga mendesak Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dibentuk pemerintah Jokowi -JK untuk serius memberantas mafia migas dari hulu hingga hilir.

Mereka menilai, akibat lemahnya kontrol negara terhadap sektor migas, menyebabkan perusahaan-perusahaan swasta dapat dengan sangat ekslusif menjalankan bisnis mereka dan jauh dari kontrol masyarakat.

“Kami mendesak agar pemerintah segera melakukan revisi total UU Migas Nomor 22 Tahun 2001. Bisnis migas di Indonesia nilainya ribuan triliun. Sektor ini rawan kebocoran, korupsi, dan intervensi kekuasaan yang dikuasai para mafia,” pungkas usep.

Seperti diketahui, KPK menangkap Fuad Amin Kamis (4/12) dengan tuduhan menerima suap dari Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko. Dari tangan tersangka, KPK menyita Rp 700 juta.

PT Media Karya adalah pembeli gas dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE-WMO), pengelola eksplorasi Lapangan ke-30 Kodeco Energy Ltd di lepas pantai Madura Barat. Untuk mendapatkan kontrak tersebut, PT Media Karya harus bekerja sama dengan PD Sumber Daya dalam mengerjakan proyek pipa gas pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan. Kerja sama Media Karya dengan Sumber Daya diteken pada 2007. (ris/ind)