Indopolitika.com   Organisasi advokasi buruh Migrant Care menilai konsep perlindungan tenaga kerja Indonesia calon presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih komprehensif dan realistis dibandingkan calon presiden pesaingnya, Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah di Jakarta, Senin, menjelaskan kedua calon presiden mengemukakan pandangan yang berbeda tentang upaya untuk mengatasi masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dalam debat calon presiden Minggu malam (22/6).

Menurut dia, calon presiden Prabowo Subianto memandang masalah itu menggunakan analisis klasik berdasarkan faktor pendorong, yakni kemiskinan, dan menggunakan pendekatan makro ekonomi untuk menyelesaikannya.

Sementara calon presiden Jokowi, ia melanjutkan, lebih melihat fenomena migrasi sebagai realitas yang harus dijawab dengan kebijakan spesifik mengenai tata kelola migrasi dan dukungan politik luar negeri yang berorientasi pada perlindungan warga negara.

“Atas dasar hal tersebut Migrant Care menilai bahwa agenda perlindungan buruh migran Indonesia yang ditawarkan oleh capres Jokowi lebih komprehensif dan realistis ketimbang tawaran normatif yang diajukan oleh Capres nomor urut satu Prabowo Subianto,” kata Anis.

Ia juga menyayangkan klaim calon presiden Prabowo Subianto bahwa pembebasan tenaga kerja wanita asal Nusa Tenggara Timur, Wilfrida Soik, sebagai hasil kerja eksklusifnya.

Proses advokasi terhadap Wilfrida, kata dia, sudah mulai dilakukan Migrant Care sejak Desember 2010, saat Wilfrida ditangkap polisi di Kelantan, Malaysia. Dan Alex Wong, aktivis Malaysia yang tinggal di kota itu, memulai upaya pembelaan terhadap Wilfrida.

“Sementara Prabowo Subianto mulai nimbrung pada bulan September 2013. Jadi bisa dikatakan, keterlibatan Prabowo Subianto di tikungan terakhir saja,” kata Anis.

Ia juga mengatakan bahwa upaya pembelaan terhadap Wilfrida justru dimulai di DPR dan baik Prabowo Subianto ataupun anggota fraksi Partai Gerindra sama sekali tak terlibat.

Prabowo, menurut dia, baru berperan kemudian, dengan menambah satu pengacara dari Rafidzi and Rao ke tim hukum yang sudah disediakan oleh Kedutaan Besar RI di Malaysia.

Joko Widodo mengikuti pemilihan umum presiden dan wakil presiden bersama Jusuf Kalla dengan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Sementara pesaing mereka, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mendapat dukungan dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang.

Dalam debat calon presiden Minggu malam, Jokowi menekankan perlunya penyiapan TKI sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Sementara Prabowo menyebut pemberantasan kemiskinan sebagai solusi untuk mengatasi masalah TKI. (ant/ind)