KontraS: Penyataan Wiranto soal DKP Bukti Keterlibatan Prabowo Langgar HAM

"Proses hukum militer maupun pengadilan HAM keduanya sama-sama penting. Sekadar catatan, Prabowo belum pernah mempertanggungjawabkannya di pengadilan dan yang diadili hanya prajurit saja. Itu pun mereka dibebaskan oleh MA," kata Haris


Indopolitika.com Koordinator Komisi Untuk Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azar menilai penyataan Wiranto soal DKP makin menjelaskan keterlibatan Prabowo Subianto pada peristiwa pelanggaran HAM pada tahun 1998. Menurutnya, hal ini penting dalam proses hukum agar mendorong adanya pengadilan HAM.

“Proses hukum militer maupun pengadilan HAM keduanya sama-sama penting. Sekadar catatan, Prabowo belum pernah mempertanggungjawabkannya di pengadilan dan yang diadili hanya prajurit saja. Itu pun mereka dibebaskan oleh MA,” kata Haris melalui surat elektroniknya, Kamis (19/6).

Menurutnya, Prabowo sudah banyak menikmati keuntungan sebagai anggota militer dan sebagai menantu mantan Presiden Soeharto. Dilihat dari berbagai kasus, lanjutnya, yang melibatkannya justru hanya diberikan sanksi administrasi, berupa diberhentikan.

“Soal keterangan Wiranto yang menjelaskan bahwa memang Prabowo melakukan tindakan-tindakan yang di luar kehendak, perintah ataupun standar aturan militer alias sering membangkang. Saya kecewa Wiranto tidak terbuka bahwa ada  “gap”  antara Prabowo dengan petinggi ABRI saat itu karena dia anak mantu Soeharto,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan, dengan makin terbukanya situasi ini seharusnya KPU segera membatalkan pencapresan Prabowo-Hatta sampai ada proses hukum yang jelas. Sedangkan proses hukum seharusnya dikontrol perkembangannya dan diback-up oleh Presiden.

“Apalagi Presiden sudah jelas dapat rekomendasi dari DPR untuk segera mencari mereka yang hilang, membuat pengadilan HAM, menperbaiki kondisi korban. Kalau SBY diam dan masih saja diam, kita patut curiga memang SBY adalah bagian dari rezim Prabowo ke depannya. Hal ini sudah terlihat dengan Demokrat yang mendukung Prabowo,” pungkasnya. (ht/ind)

Next post Sebut Soekarno Sebagai Pelanggar HAM, Mahfud MD Sudah Offside

Previous post Fadli Zon: Hasil Audit BPK, Kinerja Pengawasan Jokowi Sebagai Gubernur DKI Gagal

Related Posts