Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan Provinsi Banten merupakan provinsi yang paling terbesar terjadi korupsi pendidikan dan merugikan negara.

“Kerugian negara dalam korupsi pendidikan ditempati Banten dengan total kerugian negara mencapai Rp209 miliar,” kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri di Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2014.

Sementara di posisi kedua Jawa Tengah Rp70,2 miliar, menyusul Sulawesi Selatan Rp59,9 miliar, Sumatera Selatan Rp55,5 miliar, DKI Jakarta Rp45,9 miliar, Nangroeh Aceh Darusalam Rp29,8 miliar.

Sedangkan Jawa Timur Rp23,1 miliar, Jawa barat 22,7 miliar selanjutnya Sumatera Utara Rp23,1 miliar dan Lampung Rp13,8 miliar.

Kendati tingkat kerugian negara terbesar di Provinsi Banten, namun tingkatan kasus  temuan terbesar berada di Jawa Barat.

“Berdasarkan data ada 33 kasus di Jabar dan Jateng namun kerugian negaranya tidak banyak hanya mencapai Rp22,7 miliar,” ungkapnya.

Untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah jumlah kasus sama yakni 33 kasus, disusul Jawa Timur dan Sumatera Utara 24 kasus, Sulawesi Selatan 17 kasus, Nusa Tenggaara Barat 15 kasus, Sumatera Barat 14 kasus, Lampung 12 kasus, Sumsel 11 kasus dan DKI Jakarta 10 kasus.

Menurut dia, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara  memiliki jumlah kasus paling besar akan tetapi kerugian negara terbesar tidak terjadi di empat provinsi tersebut.

Sedangkan penanganan kasus korupsi pendidikan, kata dia, paling banyak dilakukan pada 2008 yakni 72 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 143,7 miliar.

Meskipun demikian, indikasi kerugian negara terbanyak ada pada tahun 2012 dengan jumlah Rp207,5 miliar.

“Untuk 2013, meskipun baru 16 kasus yang ditangani, namun kerugian negaranya sudah mencapai Rp121,2 miliar,” paparnya. (jrnl/ind)