Kehadiran sejumlah petugas Komisi Pemberatasan Korupsi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, sepertinya tidak hanya sebatas melakukan pengecekan dan pengumpulan data-data penerbitan izin pertambangan di instansi pemerintahan Pemkab Kotim saja. Institusi antirasuah ini dikabarkan juga sudah melakukan pengecekan lapangan lokasi-lokasi pertambangan di Kotim.

Informasi ini didapat dari beberapa warga di Kecamatan Cempaga yang di wilayah mereka ada terdapat sejumlah perusahaan tambang. Menurut mereka, sebelum ribut soal kedatangan KPK di Kota Sampit melakukan penggeledahan disejumlah instansi pemerintah seperti Setda Pemkab Kotim, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kotim dan Dinas Kehutanan Perkebunan (Dishutbun) Kotim seperti sekarang ini, tim tersebut ternyata sudah memulainya dengan melakukan pegecekan lapangan.

“Warga kami disini yang mengantar tim KPK ke lokasi tambang tersebut, mereka sudah mengecek sendiri tambang tersebut. Kalau sekarang tiba-tiba ramai kabar tentang KPK di Kotim, kami disini justru sudah tahu sejak beberapa bulan lalu,” ungkap warga tersebut tanpa bersedia disebutkan namanya, Senin (17/11) kemarin.Ia yakin kedatangan KPK dikantor Pemkab Kotim serta beberapa instansi teknis sekarang ini ada kaitannya dengan kedatangan mereka di Kecamatan Cempaga beberapa waktu lalu. Apalagi kabarnya yang menjadi objek pemeriksaan merekaadalah soal izin pertambangan.Soal kehadiran KPK di Kotim untuk melakukan pemeriksaan izin pertambangan memang dibenarkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Kotim melalui Assisten II Setda Kabupaten Kotim, Halikin Noor. “Kehadiran mereka disini adalah untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Mereka memverifikasi data penerbitan izin tambang,” ucap Halikin Noor.

Dijelaskannya pula, sejauh ini masih belum ada pejabat di Kotim yang diperiksa oleh tim KPK dan Pemkab tentu saja membuka seluas-luasnya pintu bagi KPK untuk melakukan pemeriksaan. Bahkan jika nanti ada pejabat di Kotim yang dipanggil untuk diperiksa tentu saja pihaknya akan proaktif untuk dating menghadiri panggilan tersebut.

Sebagaimana yang berkembang saat ini, dalam periode 2010-2013, Pemkab Kotim dikabarkan telah menerbitkan izin usaha pertambangan untuk 42 buah perusahaan pertambangan. Sejumlah pihak menduga penerbitan izin tersebut bermasalah sebab tidak sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 1999 tentang Pertambangan yang mana telah mewajibkan pihak pemerintah daerah untuk menerbitkan pencadangan wilayah serta harus dilakukan dengan cara lelang. (dis/ind)