Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) sebaiknya membeberkan nama-nama calon menteri yang mendapat rapor merah.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 34 nama untuk ditelusuri rekam jejaknya sebelum ditunjuk menjadi menteri.

“KPK dan PPATK perlu transparan dan publikasikan nama-nama yang bertanda merah,” kata pengamat politik dari Indostrategi Research and Consulting Andar Nubowo, Rabu (22/10).

Dia menjelaskan, publikasi calon menteri penting untuk mengawal pemerintahan mendatang lebih transparan dan akuntabel. Terlebih, agar para menteri era pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan mawas diri karena akan selalu dipantau oleh masyarakat dan media.

“Supaya publik tahu dan bentuk dari pengawalan pemerintahan Jokowi menuju clean and good governance,” kata Andar.

Menurutnya, catatan KPK dan PPATK dapat menjadi pertimbangan utama bagi Jokowi dalam menyusun kabinet. Meski, secara politik Jokowi harus siap menghadapi resiko yang ada.

Pun demikian, masyarakat dipastikan kecewa apabila Jokowi mengedepankan pertimbangan politik semata dalam menyusun kabinet. Di mana, dia tetap menjadikan nama yang mendapat rapor merah sebagai menteri.

“Resikonya publik dan rakyat akan kecewa pada Jokowi. Sekarang terserah Jokowi disukai oleh elit politik atau dibenci rakyat,” tegas Andar. (rm/ind)