Pengamat politik dari Universitas Khairun Ternate, Ridha Adjam, mengatakan KPK harus mempercepat proses hukum Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, agar polemik terkait keinginan Presiden Jokowi mengangkat dia menjadi kepala Kepolisian Indonesia tidak berkepanjangan.

“Mohon diperhatikan, jika tidak segera diakhiri akan menimbulkan masalah baru yang lebih luas,” katanya, di Ternate, Maluku Utara, Selasa, (20/1).

Apalagi, kata dia, polemik terkait Gunawan ini telah membias dari masalah hukum ke masalah politik, sehingga memberi dampak kurang baik bagi penegakan hukum dan stabilitas politik di Indonesia.

Dalam sejarah institusi Kepolisian Indonesia, baru sekali inilah seorang tersangka pelaku pidana korupsi tetap dijagokan eksekutif dan legislatif menjadi satu-satunya calon kepala Kepolisian Indonesia.

KPK menetapkan Gunawan –bekas ajudan Presiden (saat itu) Megawati Soekarnoputri– menjadi tersangka korupsi, hanya dua hari sebelum dia diuji kelayakannya oleh Komisi III DPR.

Megawati juga dengan PDI Perjuangan-nya yang memberi Jokowi kendaraan politik melaju ke kursi gubernur DKI Jakarta dan kemudian ke Istana Merdeka.

Ketidakberesan suksesi kepemimpinan di Kepolisian Indonesia pernah terjadi 14 tahun lalu (2001), yang dikatakan mantan Presiden Susilo Yudhoyono dalam akun facebook-nya, sebagai “Kapolri Kembar”.

Tiga orang bergantian memimpin Kepolisian Indonesia pada masa cuma setahun pada 2000, yaitu Jenderal Polisi Roesmanhadi (29 Juni 1998-3 Januari 2000), Jenderal Polisi Roesdihardjo (4 Januari-22 September 2000), dan Jenderal Polisi Surojo Bimantoro (23 September 2000-21 Juli 2001).

Sebelum Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti ditunjuk Jokowi menjadi pelaksana tugas kepala Kepolisian Indonesia, institusi penegak hukum ini cuma sekali dipimpin sementara oleh Pejabat Sementara Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Chairuddin Ismail (2 Juni-7 Agustus 2001).

Masa inilah terjadi “kepemimpinan kembar” di tubuh Kepolisian Indonesia, yaitu saat Bimantoro dan Ismail selama 49 hari sama-sama ada di puncak kepemimpinan (pada 2 Juni-21 Juli 2001); bedanya, Ismail cuma pejabat sementara.

Kepolisian Indonesia selama ini (sebelum Haiti), telah dipimpin 21 kepala Kepolisian Indonesia, sejak berdiri pada 1945 oleh Presiden Soekarno.

Tidak satupun dari mereka telah dinyatakan sebagai tersangka satu kasus kejahatan atau perbuatan melawan hukum oleh institusi penegak hukum sebelum resmi menjabat secara definitif.

Kini, Gunawan, yang dimajukan Jokowi sebagai calon tunggal kepala Kepolisian Indonesia, ditetapkan KPK menjadi tersangka pelaku pidana korupsi. Para seniornya tidak pernah diberi label itu. (ant)