Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara tentang rencana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung menjadi tidak langsung atau melalui DPRD. KPK menilai, pilkada tidak langsung tidak serta merta menghilangkan permainan politik uang.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berpendapat, pilkada tidak langsung akan menciptakan peluang korupsi yang lebih besar daripada pilkada langsung.

“Dalam pemilihan tidak langsung maka jenis korupsi yang dilakukan oleh anggota parlemen akan sangat sistematis dan berkarakter greedy corruption, serta bahkan corruption by system,” kata Bambang, Kamis (25/9).

Mantan pengacara ini mengungkapkan bahwa dengan sistem pilkada tidak langsung, maka terjadi perpindahan pelaku politik uang ke parlemen. Melalui pilkada tidak langsung, maka pelaku politik uang adalah para anggota DPR.

“Dalam pemilu langsung, pelakunya adalah pemilih. Namun jenis korupsinya diduga hanya yang bersifat petty corruption atau korupsi untuk urusan sekitar perut hari itu saja,” kata Bambang.

Hari ini, DPR menggelar rapat paripurna terkait RUU Pilkada. Para anggota dewan akan memutuskan apakah pemilihan kepala daerah ke depan akan diwakili oleh DPRD atau tidak. (bs/ind)