Indopolitika.com   Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, tidak benar bahwa Ketua KPK Abraham Samad menyebutkan adanya kebocoran negara sebesar Rp 7.200 triliun sebagaimana dikutip calon presiden Prabowo Subianto dalam debat capres, Minggu (15/6/2014). Menurut Bambang, apa yang diucapkan Ketua KPK tersebut merupakan potensi penerimaan negara atau potential revenue.

“Saya terus terang agak kaget tentang itu. Saya coba cek kepada ketua (KPK) ternyata itu dari satu pertemuan di PDI-P. Ternyata yang dimaksud Pak Ketua (KPK) adalah potential revenue,” kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Bambang mengatakan, negara dapat melipatgandakan penerimaan negara dari potensi yang terlihat. Oleh karena itu, potensi tersebut tidak terkait kebocoran anggaran. “Kalau kebocoran itu dananya sudah ada, lalu bocor,” ujarnya.

Menurut Bambang, potential revenue bisa didapat dari pajak batubara dengan menghitung data impor dan ekspor yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu, bisa dilihat dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Dugaan saya dari itu,” katanya.

Bambang menyanggah bahwa KPK tidak melakukan penyelamatan atas potensi penerimaan negara itu. Ia menyebutkan, dalam 10 tahun terakhir KPK menyelamatkan uang negara senilai Rp 260 triliun, baik dari pencegahan maupun pidana.

Bambang mencontohkan pihaknya bersama lima departemen menyelamatkan potensi penerimaan dari sektor batubara di 33 provinsi. Temuan KPK dari 11.000 perusahaan hanya sekitar 50-60 persen yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

“KPK masuk di situ. Itu sektor revenue. Kalau ada pendapat penegak hukum belum masuk ke sektor revenue, itu agak salah,” ujar Bambang.

Dalam debat kedua capres di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Minggu malam, Prabowo dengan lantang menyebut ada kebocoran anggaran negara hingga Rp 7.200 triliun. Dia mengklaim mengutip data yang disampaikan Ketua KPK Abraham Samad. (Ind.kps)